Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, desak pemkab segera mendirikan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melayani dan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak di daerah itu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nikanor Saguruk mengatakan, pernah mendengar rencana untuk mendirikan Samsat, namun sampai saat ini masih sebatas wacana, padahal keberadaan samsat itu sangatlah diperlukan apalagi pertumbuhan kendaraan bermotor yang saat ini terus bertambah.
"Kami di DPRD sudah lama mendengar rencana ini, dan kami akan mendukung bahkan mendorong Pemkab untuk segera mempersiapkan tim untuk mempercepat pendirian Samsat di Mentawai, karena saat ini dari pemantauan kami, kendaraan bermotor yang ada disini sudah mencapai angka 5.000 unit," ujar dia.
Nikanor menambahkan, Kabupaten Mentawai sudah lama terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman yang dulunya sebagai kabupaten induk Mentawai sebelum adanya pemekaran, namun untuk urusan pembayaran pajak masyarakat masih harus ke Pariaman.
Menurut dia, belum adanya Samsat di Mentawai dinilai kurang efektif karena wajib pajak harus menempuh birokrasi panjang memakan waktu lama untuk membayarkan kewajibannya.
Nikanor mengharapkan, secepatnya pemkab Mentawai harus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian, sehingga persiapan pendirian Samsat di Mentawai dapat terwujud secepatnya, pasalnya dengan keberadaan Samsat di Mentawai, selain akan dapat mempermudah birokrasi bagi masyarakat juga akan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena dari dana pajak yang dibayarkan masyarakat ada bagi hasilnya dengan daerah.
Selain itu, keberadaan Samsat di Mentawai juga akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya birokrasi, sehingga penataan daerah akan terwujud dengan baik.
Sumber: radio Sasaraina
Pembab Mentawai Didesak Segera Dirikan Samsat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, desak pemkab segera mendirikan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melayani dan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak di daerah itu.

Selasa, 26 Mar 2013 16:53 WIB


samsat, mentawai, pemkab, dprd
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NUSANTARA
Terkena PMK 400 Sapi Mati dan Dipotong Paksa di Jombang
159 ekor dipotong paksa.
PMK Kembali Meningkat Warga Magetan Diimbau Tunda Beli Sapi
“Mungkin pengaruh cuaca, kebiasaan peternak biasanya di Bulan Desember setelah selesai panen beli ternak baru rata-rata. Terus, sapi yang belum divaksin karena peternaknya tidak mau sapinya divaksin"
Tim SAR Belum Temukan 3 Anggota Polisi yang Terbawa Arus Sungai Digoel
Kodam XVII Cenderawasih juga telah mengirimkan peralatan untuk membantuk tim SAR gabungan mencari dan melacak lokasi keberadaan korban.
DIY Satu-Satunya Provinsi Ramah Perempuan dan Anak di Indonesia pada 2022
Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam menentukan penerima penghargaan.
Petani Rembang Keluhkan Sulitnya Beli Pupuk Bersubsidi
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Banjir Aceh Menelan 2 Korban Jiwa
Kedua korban meninggal setelah hanyut terseret banjir.
26 Ribu Warga Aceh Mengungsi Akibat Banjir
Totalnya mencapai 26.700 jiwa atau 8.921 kepala keluarga (KK).
Ratusan Warga Mengungsi Bupati Pegunungan Bintang Klaim Kondusif
Serangkaian aksi teror dilakukan kelompok bersenjata di wilayah tersebut dua pekan lalu.
Upaya Kendalikan Harga Pangan Pemkot Bogor Bangun Gudang dan Pertanian Perkotaan
Upaya lain untuk mengendalikan harga pangan adalah melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming, bekerja sama dengan CSR Bank Indonesia.
Ribuan Kades Demo DPR Tuntut Jabatan 9 Tahun
"Kalau memang Kades itu baik dan layak dipilih, bisa maju lagi. Kalau memang nggak baik, kan nggak akan dipilih masyarakat,“
Viral Mahasiswa UNY Meninggal Dipicu Uang Kuliah Rektor Buka Suara
"Kalau tidak bisa membayar kirim surat ke rektor, insyaallah saya bantu."
PMK Kembali Mewabah Peternak di Rembang Siaga
"Mungkin virusnya menyebar lewat udara atau bagaimana, kemudian menular ke desa kami, tapi baru sebatas dugaan"
Nelayan Pati Demo Tolak Aturan PNBP 10
"Itu sangat berat sekali, ketika itu diterapkan saat ini, maka nelayan akan bergejolak "
Perangkat Desa Rembang Tolak Wacana Perubahan Masa Jabatan
Ketentuan saat ini terkait masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun, sudah ideal.
Petani Magetan Keluhkan Harga Kol Anjlok Jadi Rp300Kg
“Setelah 3 ribu menjadi Rp500, bahkan kemarin Rp300. Minimal petani itu Rp 1.000 itu baru impas, kalau dibawahnya banyak ruginya,”
Berkas Lengkap Lima Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diadili Senin 16 Januari 2023
Sidang akan disiarkan secara streaming. Wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara langsung. PN Surabaya juga akan membatasi jumlah pengunjung.
Nelayan Rembang Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Hingga Pajak 10 Persen
Nelayan jaring tarik berkantong juga mendesak diperbolehkan mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713 atau sekitar Kalimantan Selatan
Polisi Pertimbangkan Hukuman Kebiri kepada Terduga Pelaku Sodomi di Batang
21 anak diduga menjadi korban sodomi.
Banjir Pantura Rugikan Pertanian Puluhan Miliar
"Banjir itu yang paling parah di awal tahun, dari catatan kami kerugian ada Rp 22 Miliar terutama yang di daerah pantura."
Banjir Semarang Akibat Maraknya Alih Fungsi Lahan
Guru Besar Ilmu kependudukan dan Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Saratri Wilonoyudho memprihatinkan, banyak kawasan resapan air dan hutan terbuka di Semarang yang kini beralih fungsi.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
IPK Anjlok, Indonesia Makin Korup?
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11
Most Popular / Trending