Bagikan:

Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Kurangi Bencana, Aktivis: Faktanya Kontradiktif

"Pernyataan Jokowi sangat kontradiktif karena realitanya tidak ada agenda keselamatan rakyat yang diimplemetasikan di lapangan."

NUSANTARA

Kamis, 24 Feb 2022 10:08 WIB

Author

R. Fadli

Pengungsi bencana tanah bergerak   di tenda darurat  SDN Dermasuci 01 Kabupaten Tegal, Jateng, Senin

Pengungsi bencana tanah bergerak di tenda darurat SDN Dermasuci 01 Kabupaten Tegal, Jateng, Senin (14/2/22). (Antara/Oky Lukmansyah)

KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko bencana. Kebijakan tangguh bencana harus menjadi arus utama dalam setiap pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana, harus ini semuanya diajak, perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana. Sering kita membangun, lupa mengenai ini," ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022).

Presiden Jokowi juga meminta sistem edukasi kebencanaan agar terus ditingkatkan. Terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.

Baca juga:


Jokowi berpesan, untuk menggali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap bencana, dan rutin melakukan simulasi setiap saat dan jangan menunggu sampai bencana datang.

Di Lapangan, Pernyataan Jokowi Kontradiktif


Menanggapi seruan Presiden Jokowi itu, aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Pradarma Rupang justru  merasa heran.

Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi bertolak belakang dengan kenyataan dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pradarma mencontohkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang disebutnya tidak dibangun dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Ibu Kota Negara baru itu tidak hadir dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dimana KLHS itu sebenarnya adalah dokumen yang membaca secara komprehensif mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dia akan mempertahankan temuan, apakah kawasan ini rentan dengan bencana, apakah kawasan ini rentan dengan banjir, gempa, terus sejumlah kebakaran hutan, kita sebut ada peningkatan suhu kawasan karena di bawah kawasan tersebut tersimpan banyak sekali batubara ya,” ujar aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Pradarma Rupang, kepada KBR (23/2/2022).

Aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Pradarma Rupang menambahkan, kasus kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota Negara baru sudah sering terjadi, misalnya pada 1997, 2015 dan 2019.

“Jadi, pernyataan Jokowi sangat kontradiktif karena realitanya tidak ada agenda keselamatan rakyat yang diimplemetasikan di lapangan. Karena sejatinya, sejumlah informasi dan fakta-fakta krisis sudah banyak berseliweran, termasuk dari sumber situs resmi kementerian dan lembaga," ujar dia.

Pradarma melanjutkan, "Misalnya, kejadian banjir yang terjadi di lokasi Ibu Kota Negara baru. Faktanya, pemerintahan Jokowi tidak mengakui fakta-fakta krisis ini, dan terus dengan kengototannya dalam membuat sebuah kebijakan. Padahal sebenarnya kebijakan tersebut bukan menjadi kebutuhan warga Kaltim atau masyarakat Indonesia secara umumnya,” tutur Pradarma."

Pradarma  pesimistis  pemerintahan Jokowi akan mengimplementasikan pernyataannya sendiri tentang “setiap pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko bencana”.

“Saya pesimis hingga menuju 2024 pernyataan ini akan dijalankan. Karena pernyataan itu kontradiktif atau bertolak belakang dengan kondisi di lapangan dan yang dirasakan masyarakat,” tukasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?