KBR, Nunukan– Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Kalimantan Utara mengklaim Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) belum membayar biaya pemeriksaan kesehatan TKI yang mengurus dokumen pasport dalam progam Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan LTSP. Direktur RSUD Kabupaten Nunukan Dulman mengatakan, Kepala BP3TKI Nunukan selaku penanggung jawab program menunggak pembayaran pemeriksaan kesehatan TKI tahun dari tahun 2016 hingga 2017 sebesar Rp 460 juta.
“Kemarinkan sistemnya itu tidak bayar langsung. Ke mereka dulu uangnya nanti mereka yang setor ke rumah sakit. TKI kan langsung bayar ke BP3TKI, berapa tagihan rumah sakit baru dibayarkan,” ujar Direktur RSUD Kabupaten Nunukan Dulman Senin (12/02/2018).
Dulman menambahkan, setiap TKI yang mengurus dokumen pasport di LTSP wajib mengecek kesehatan sebagai syarat terbitnya pasport. Pasalnya, Pemerintah Malaysia melarang calon TKI yang menderita penyakit sypilis, HIV, hepatitis dan TBC masuk ke negaranya.
“Kita pakai anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) itu untuk membeli regen dan itu piutang kami, kalau ada BPK selalu ditanya kenapa belum dibayar ini. Kami sudah masukkan tagihannya kami beserta dengan pemeriksaan pemeriksaan,” imbuh Dulman.
Dulman mengatakan sudah sering kali mengajukan tagihan kepada pihak BP3TKI Nunukan untuk membayar tunggakan pemeriksaan kesehatan TKI, namun hingga pergantian Kepala BP3TKI Nunukan Edy
Sujarwo selaku penanggung jawab program, belum juga melakukan pembayaran.
Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan LTSP merupakan program pemerintah untuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen pasport kepada TKI yang akan bekerja di Malaysia. Program LTSP pertama kali diresmikan oleh Menko PMK Puan Maharani pertengahan Bulan Februari
2016.
Editor: Rony Sitanggang
"Ada 39 anak didampingi 8 relawan. Saya termotivasi ikut merawat dan menjaga anak-anak ini. Mereka kan yatim piatu."
"Anggota ditembaki saat dalam perjalanan patroli menuju Dermaga Logpon," 
"Mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu tiga hari, bahkan satu hari pun kalau besok ketemu ya Basarnas akan berakhir,"
"Kita optimalkan lagi dengan penggunaan eskavator. Begitu juga dengan tim Basarnas"
Penyidik meminta keterangan belasan orang yang ditangkap.
“Kalau ada yang tidak memenuhi ketentuan itu kami bisa melakukan pencabutan izin"
"Didasarkan pada formulasi yang ada pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022," 
Ngayogjazz sempat digelar secara daring selama dua tahun karena pandemi COVID-19.
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang memprediksi penebusan pupuk akan terus bertambah menjelang tahun 2023.
Usaih vonis dibacakan, pendukung MSAT tak terima dan berteriak-teriak di ruang sidang.
Majelis hakim menyatakan MSAT terbukti melanggar pasal 289 KUHP tentang melakukan atau membiarkan tindakan perbuatan pencabulan.
Sejumlah mahasiswa dan polisi terluka saat aparat keamanan membubarkan paksa unjuk rasa menolak Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (16/11/2022).
Dari sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada beberapa yang bukan berstatus mahasiswa USTJ.
"Begitu datang memang masyarakat sudah siaga di sana,” 
Kondisi itu terjadi karena kapal berkonstruksi kayu yang mereka tumpangi terdampar di pesisir Selat Malaka.
Tim gabungan TNI/Polri yang ada di Dogiyai juga mendalami adanya laporan warga yang tertembak saat kerusuhan.
Dua satuan setingkat peleton (SST) Brimob telah dikirim ke Dogiyai, Minggu, 13 November 2022.
Mereka mengungsi setelah penyerangan Pos Koramil Kisor yang menewaskan empat prajurit TNI, dan melukai dua lainnya, pada Kamis, 2 September 2021.
Mereka membawa 135 keranda dan foto-foto para korban serta teatrikal menggambarkan terjadinya tragedi itu.
Aparat keamanan yang ada di Distrik Kiwirok sering melihat pesawat berbadan kecil mendarat di hutan yang letaknya di atas ketinggian.
