Jokowi Ancam Pidanakan Perusahaan Fiktif Pemenang Tender Bus Transjakarta

KBR68H, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengancam mempidanakan perusahaan fiktif dalam pengadaan Bus Transjakarta. Hal ini lantaran ditemukannya nama salah satu perusahaan pemenang tender pengadan Bus Transjakarta yang memiliki alamat palsu.

NUSANTARA

Rabu, 26 Feb 2014 14:51 WIB

Author

Wiwik Ermawati

Jokowi Ancam Pidanakan Perusahaan Fiktif Pemenang Tender Bus Transjakarta

kpk, bus, transjakarta, korupsi

KBR68H, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengancam mempidanakan perusahaan fiktif dalam pengadaan Bus Transjakarta. Hal ini lantaran ditemukannya nama salah satu perusahaan pemenang tender pengadan Bus Transjakarta yang memiliki alamat palsu. Jokowi mengatakan dirinya masih menunggu hasil laporan resmi investigasi pengadaan Bus Transjakarta oleh Inspektorat DKI Jakarta. (Baca: Ahok Minta Harga Bus Transjakarta Diusut)

"Kalau aturannya tidak terbukti ya gebuk aja (Kalau terbukti fiktif alamatnya pak?), ya berarti kan tidak benar ya gebuk aja. Sampai sekarang kan busnya belum diserahterimakan belum ditandatangan. (Ada rencana blacklist pak dari Pemprov?), gebuk itu bukan blakcklist pasti akan ada tindakan wilayah hukum kalau memang betul," kata Jokowi di Balaikota.

Ada sekitar 5 perusahaan pemenang tender dalam pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Salah satu perusahaan yaitu PT Ifani Dewi memiliki alamat fiktif atau palsu yang kantornya hanya berdiri sebuah ruko berlantai 1. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp 100 miliar lebih. (Baca: Bus Transjakarta Karatan, Kadishub Merasa Tertipu)

Editor: Irvan Imamsyah

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Sejumlah Kendala Vaksinasi Lansia

Kabar Baru Jam 8

Perkara Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kabar Baru Jam 10