Jokowi: Audit Pengadaan Bus Transjakarta Akan Disetor ke KPK

KBR68H, Jakarta - Gubernur Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyerahkan hasil audit keuangan pengadaan Bus Transjakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NUSANTARA

Senin, 24 Feb 2014 17:02 WIB

Author

Wiwik Ermawati

Jokowi: Audit Pengadaan Bus Transjakarta Akan Disetor ke KPK

kpk, bus, transjakarta, korupsi

KBR68H, Jakarta - Gubernur Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyerahkan hasil audit keuangan pengadaan Bus Transjakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus pengadaan Bus Transjakarta diduga bermasalah dan rawan korupsi. Namun, laporan itu kini masih diperiksa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Jokowi sendiri belum dapat menuntukan kapan hasil audit keuangan tersebut selesai diperiksa. 

"Belum ada, (sudah sampai tahap mana pak?), belum masih di BPKP. (Cukup emangnya pak cuma BPKP saja?), ya kan gak ngerti hasilmnya apa. (Kalau hasilnya benar bru diserahkan ke KPK?), ya tahapannya seperti itu," kata Jokowi di Balaikota

Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Franky Mangatas menduga ada indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng transjakarta dan pengadaan bus kota terintegrasi busway (BKTB). Indikasi itu terlihat dari kondisi bus yang sudah rusak dan berkarat. Padahal bus-bus tersebut dibeli dari China dalam kondisi baru.

Sementara hari ini (24/02/14) Forum Warga Kota Jakarta juga melaporkan proyek pengadaan 656 bus Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelapor menyatakan ada indikasi kecurangan dalam pengadaan itu. "Kami meminta KPK mengusut kasus dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp 3,8 miliar ini," kata Ketua Forum, Azas Tigor Nainggolan, di gedung KPK, Senin, 24 Februari 2014.

Sejumlah hal menjadi alasan mereka melaporkan kasus ini ke KPK. Diantaranya, kondisi bus yang dinyatakan baru tapi sudah berkarat, ketiadaan berita acara serah-terima barang, pemenangan tender yang cenderung mengarah ke satu pabrikan dan spesifikasi tabung bahan bakar gas yang tidak sesuai rekomendasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Editor: Irvan Imamsyah

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Sejumlah Kendala Vaksinasi Lansia

Kabar Baru Jam 8

Perkara Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kabar Baru Jam 10