Alasan Ahok Naikkan Gaji Dirut PT Jakpro

Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana merestrukturisasi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan beberapa perusahaan plat merah akan digabungkan di bawah PT Jakarta Propertindo.

NUSANTARA

Jumat, 21 Feb 2014 20:03 WIB

Author

Alasan Ahok Naikkan Gaji Dirut PT Jakpro

Ahok, PT Jakpro, BUMD

KBR68H Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana merestrukturisasi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan beberapa perusahaan plat merah akan digabungkan di bawah PT Jakarta Propertindo.

Kata dia, direktur utama PT Jakpro akan dinaikkan gajinya untuk mengelola beberapa anak perusahaan tersebut. Menurut Basuki, restrukturisasi bertujuan agar manajemen perusahaan lebih efisien dan terpadu.

"Jadi direktur utama Jakpro semua itu merangkap jadi direktur utama di subholding-subholding itu, tapi nggak ada dobel gaji. Gaji satu kita naikkin tapi dia ngurusin dua, tiga PT. Sehingga the board of director di holding ini juga merangkap direktur-direktur di subholding, lebih efisien dalam pengelolaan manajemennya," kata Basuki T Purnama di Balai Kota, (21/2)

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, ada tiga bidang yang akan diurusi PT Jakpro yakni energi, infrastruktur dan properti.

PT Jakpro sendiri selama ini memegang banyak proyek penting. Di antaranya, pembelian saham Palyja, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), serta proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada