BERITA

Pemerintah Didesak Hentikan Operasi Keamanan di Papua

Pemerintah Didesak Hentikan Operasi Keamanan di Papua

KBR, Jayapura- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Papua mendesak pemerintah menghentikan operasi keamanan di Papua. Direktur ELSAM Papua, Mathius Adadikam mengatakan penanganan Papua dengan pola pendekatan keamanan hanya menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.

Ia mengatakan, ada sejumlah kasus kekerasan dialami warga sipil di Papua selama 2020, diduga akibat dari operasi keamanan. Beberapa diantaranya seperti kasus pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada pertengahan September 2020. Ada pula kasus pembakaran rumah dinas kesehatan Intan Jaya pada September 2020, dan pembunuhan terhadap dua pemuda bersaudara di Intan Jaya pada akhir April 2020.

"Dari pernyataan pihak TNI sendiri, kami minta dengan sangat agar negara berhenti melakukan operasi penegakan hukum yang berbasis operasi militer. Sebab, dengan negara terus melakukan ini maka itu akan semakin membuat masyarakat sipil menjadi sasaran dan korban. Dan itu akan memperpanjang penderitaan bagi masyarakat sipil," kata Mathius Adadikam, Rabu (6/1/2021).

Mathius Adadikam mengatakan selama operasi keamanan terus dilakukan di Papua, sulit berharap adanya penegakan hak asasi manusia di sana. Potensi pelanggaran HAM di Papua juga akan terus terjadi dari tahun ke tahun.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tak tuntas ini, kata Mathius juga membuat kepercayaan masyarakat pada negara semakin berkurang.

Editor: Friska Kalia

  • penembakan di papua
  • Papua
  • Papua Merdeka
  • Bintang Kejora
  • Free West Papua

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!