KBR, Surabaya - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil. Sedangkan rekruitmen pegawai pemerintah baru berstatus pegawai dengan perjanjian kerja.
Sekretaris Kementerian Dwi Wahyu Armaji mengatakan, aparatur sipil negara yang berstatus PNS bakal terbatas. Khusus untuk posisi strategis dan kebijakan. Sedangkan tenaga pelaksana berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nantinya, guru, dokter, dosen dan bidan tak lagi berstatus PNS. Pegawai pemerintah tak mendapat pensiun seperti PNS.
Kata Dwi, seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Penerapan pegawai pemerintah dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dan menghemat anggaran untuk gaji pegawai.
"PNS jumlahnya akan terbatas hanya jabatan yang perumus kebijakan. Sedangkan yang fungsional akan masuk PPPK seperti dosen, guru, dokter. Kami belum punya formula. Tetapi kedepan aparatur sipil negara sebagian besar berstatus PPPK," kata Dwi.
Kementerian tengah melakukan konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Surabaya. Dihadiri pejabat pemerintah di Jawa Timur, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan media. Tujuannya untuk menyerap masukan dan usulan untuk rancangan peraturan pemerintah tersebut.
Editor: Antonius Eko
" Dari 61 itu ada 20 sekolah yang memenuhi standar sesuai dengan yang kami tetapkan,” 
"Tadi kita berkoordinasi dengan Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut). Persiapan ini dilakukan untuk pengetatan di jalur darat, terutama laut,” 
“Alasane ya macam-macam karena dia itu takut covid itu kan rawan semacam itu, tempat sekolahan kan berada di tengah-tengah permukiman."
"Karena kondisi dari 55 orang yang positif Covid-19 dalam kondisi sehat, sehingga kami hanya melakukan isolasi mandiri namun dipantau secara ketat,"
”Kita terus monitoring, Kita terus koordinasi dengan pihak UNHCR sebagai penanggung jawab."
Dinyatakan melanggar protokol kesehatan (prokes) dengan menerima iring-iringan pengunjung hingga berjubel
"Positif sembilan orang. Semuanya tidak bergejala, jadi isolasi mandiri, isolasi di pondok."
"Kami dan keluarga sudah memastikan tiket keduanya yang dipasang di profil WA, kami cocokkan dengan data di berita, maskapai. Semua benar." 
"Melakukan langkah berikutnya yakni penahanan tersangka atas nama TK (Tito Kadarisman), selaku ketua KONI yang akan menjalani masa tahanan selama 20 hari
"Apapun pemikiran yang tidak benar, baik itu karena berlebih-lebihan, karena ekstremisme, apapun namanya ISIS atau tidak ISIS semampunya dari pihak keluarga untuk meluruskan,"
"Untuk menuju pembelajaran normal 100 persen seperti sebelum-sebelumnya ini sudah siap."
"Pengamanan kami menjaga dua pintu gerbang ponpes di sebelah Barat dan Utara."
"Ini merupakan salah satu upaya untuk membantu treatment,”
Elsam mengatakan penanganan Papua dengan pola pendekatan keamanan hanya menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil
Dari 19 kabupaten-kota hanya ada satu kota yang belum melaksanakannya yaitu Kota Padang Panjang
"Kalau ditanya apakah ada atau tidak ada, saya jujur tidak tahu. Karena kan kita tidak tahu mungkin masuk dari Australia, masuk dari Filipina, masuk dari mana kan kita tidak tahu."
Mosi tidak percaya disampaikan karena mencopot belasan Pejabat Pemkab Jember mulai dari Sekda, Kepala Dinas Hingga Kepala Bagian.
“Saya berharap agar supaya nantinya bisa ada arahan dari Ibu Gubernur, dan Menteri Dalam Megeri atau mungkin juga bisa dari Presiden, sehingga apa yang terjadi di Jember ini segera mendapatkan solusi"
“Surat edaran itu sisinya salah satunya pembatasan dan penutupan destinasi-destinasi penyebab kerumunan."
