KBR, Surabaya - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil. Sedangkan rekruitmen pegawai pemerintah baru berstatus pegawai dengan perjanjian kerja.
Sekretaris Kementerian Dwi Wahyu Armaji mengatakan, aparatur sipil negara yang berstatus PNS bakal terbatas. Khusus untuk posisi strategis dan kebijakan. Sedangkan tenaga pelaksana berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nantinya, guru, dokter, dosen dan bidan tak lagi berstatus PNS. Pegawai pemerintah tak mendapat pensiun seperti PNS.
Kata Dwi, seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Penerapan pegawai pemerintah dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dan menghemat anggaran untuk gaji pegawai.
"PNS jumlahnya akan terbatas hanya jabatan yang perumus kebijakan. Sedangkan yang fungsional akan masuk PPPK seperti dosen, guru, dokter. Kami belum punya formula. Tetapi kedepan aparatur sipil negara sebagian besar berstatus PPPK," kata Dwi.
Kementerian tengah melakukan konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Surabaya. Dihadiri pejabat pemerintah di Jawa Timur, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan media. Tujuannya untuk menyerap masukan dan usulan untuk rancangan peraturan pemerintah tersebut.
Editor: Antonius Eko
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
"Sehingga tidak perlu impor masuk."
"Kita lihat dari kondisi seperti itu, dua jam pulang. Terserah isinya, apa tanya jawab sama murid atau apa. Pokoknya, dua jam pulang. Kita lihat dalam kondisi dua jam seperti apa."
“Direncanakan semula, sebanyak 2.000 orang per hari. Tetapi karena stok vaksin tersebut tidak mencukupi, sehingga berubah"
