DPR Papua Kritik Tindakan Polisi yang Usir Pendulang Tradisional

KBR, Jayapura -  Aksi polisi Papua yang mengusir pendulang emas rakyat alias tradisional di areal PT Freeport Indonesia mendapat reaksi DPR Papua.

Menurut Anggota DPR Papua asal Mimika, Matea Mameyao, pengusiran itu tak menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah yang dihadapi di areal PT Freeport. Ditambah lagi, kata dia, saat ini polisi telah mengerahkan ratusan personienya dalam membentuk pos pengamanan di daerah para pendulang tersebut mencari nafkah.

Menurutnya, polisi telah melanggar hak hidup orang banyak dengan pengusiran ini. Saat ini, ribuan para pendulang kesulitan untuk mencari makan dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat setelah diusir oleh aparat gabungan dari lokasi pendulangan pada awal Januari lalu.

“Saya tidak tau dengan penampungan penangkapan dan penampungan oleh polisi. Mereka (polisi) memberikan makan kepada mereka seperti apa dan menurut saya ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah dan mereka ditampung ditempat mana, siapa kasih makan, apakah perusahaan itu kasih makan atau pemerintah yang kasih makan, ini kan tidak jelas. Tidak efektif, bukan menyelesaikan masalah,” kata Matea Mameyao kepada Portalkbr, Kamis (15/1). 
 
Matea mempertanyakan alasan pembangunan pos pengamanan oleh aparat gabungan. Sebab hingga saat ini, situasi di lokasi pendulangan hampir tak pernah ada konflik antarpendulang. Bahkan menurutnya, aparat TNI/polri juga melakukan aktifitas di pendulang itu dengan masyarakat setempat.

Kepolisian daerah Papua mengusir 1000-an pendulang tradisional yang berlokasi dari Camp David hingga Kampung Utikini. Pengusiran ini diklaim untuk memutus logistik bagii kelompok kriminal bersenjata yang selalu melakukan aksinya di areal PT Freeport. Polisi juga mengklaim para pendulang tradisional tak hanya dari Mimika, namun dari berbagai daerah di pegunungan tengah Papua, misalnya Kabupaten Lanny Jaya, Jayawijaya dan Puncak.

Editor: Anto Sidharta