NUSANTARA

Pemekaran Papua Dituding Suburkan Korupsi

Pemekaran Papua Dituding Suburkan Korupsi

KBR68H, Jayapura - Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mendesak Pemerintah Pusat menghentikan pemekaran di Bumi Cenderawasih. Sebab, pemekaran hanya akan semakin meningkatkan lahan korupsi di Papua.

Wakil Direktur ALDP, Yusman Conoras menuturkan, jika tahun ini pemerintah pusat mengesahkan daerah otonomi baru, maka akan ada 72 kabupaten/kota dan 3 provinsi di Papua. Keadaan tersebut juga tidak sebanding dengan jumlah penduduk Papua dan Papua Barat yang hanya berkisar 3,6 juta jiwa.

Jika memang pembentukan daerah otonomi baru ini diresmikan, maka akan terjadi sejumlah kampung dan distrik fiktif serta manipulasi jumlah penduduk.

“Ini juga menyangkut anggaran. Jika dalam satu kabupaten, ada sekitar Rp 800 miliar yang dianggarkan, uang sebanyak itu dari mana? Maka, menurut hemat saya, proses penegakan hukum harus jalan, penggunaan-penggunaan anggaran yang tidak sesuai harus diawasi. Tidak dengan membiarkan seperti itu,” jelasnya di Jayapura, Rabu (2/1).

Pihaknya juga mengklaim apa yang terjadi tentang penggunaan anggaran yang tidak tepat di Papua diketahui oleh pemerintah pusat. Namun hal itu diduga didiamkan, asal jangan masyarakat setempat berteriak merdeka.

“Kami rasa Jakarta mengetahui jelas hal tersebut, namun seolah-olah dibiarkan. Jakarta mempersilakan Papua melakukan apa saja, yang penting tidak minta untuk memisahkan diri dari NKRI. Jadi terkesan, silahkan bikin pemekaran dan silahkan korupsi. Jadi, korupsi menjadi alat integrasi dan ini problem, sehingga pemekaran harus dievaluasi dan  dihentikan sementara,” ujarnya.            

Beberapa kabupaten di Papua yang dimekarkan misalnya Kabupaten Nduga dan Dogiyai, yang hingga saat ini pemerintahannya malahan tidak berjalan. DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural masyarakat asli Papua dapat melihat kembali sejumlah kabupaten yang dimekarkan tersebut.

“Pemekaran juga diklaim sebagai ajang bagi-bagi ‘kue’ otsus.  Semakin banyak kepala daerah maka medan korupsinya semakin luas. Pemekaran juga menjadi masuknya arus migrasi, sehingga akan terjadi pemekaran kampung, distrik dan makin banyak akan masuk dan makin banyak gejolak sosial,” katanya. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta

  • Pemekaran Papua
  • Korupsi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!