Hendropriyono Jadi Tim Penasihat, Jokowi Tak Sensitif

KBR - Presiden terpilih Joko Widodo memilih bekas kepala Badan Intelejen Negara BIN AM Hendropriyono menjadi anggota dewan penasehat kantor transisi. Deputi Kantor Transisi Akbar Faisal mengatakan, selain Hendro, tiga nama lain juga masuk dalam tim tersebut. Akbar mengaku tidak tahu alasan pemilihan tersebut karena mereka ditunjuk langsung oleh Jokowi. Namun diperkirakan dewan penasihat berperan untuk mengawasi kinerja tim transisi dan memberikan masukan.

"Iya ada Pak Luhut Panjaitan, hendropriyono, Cornelius lay, syafii maarif. Penasihat bagaimana tim transisi ini bekerja dengan baik dan melakukan tugasnya, tidak melakukan sesuatu yang jauh dan segala macam, ya itulah, penasihat, memberikan masukan agar seluruh tanggung jawab di tim transisi ini berjalan dengan baik," kata Akbar Faisal kepada KBR (9/08).

Deputi Kantor Transisi Akbar Faisal menambahkan, ada kemungkinan nama lain masih akan muncul di posisi dewan penasihat. Senin lalu presiden terpilih Jokowi meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng. Kantor Transisi dipimpin Kepala Staf Rini Soemarno, dengan empat deputi yakni Akbar Faisal, Andi Widjajanto, Anies Baswedan, dan Hasto Kristiyanto. (Baca: Jokowi Tunjuk Rini Soemarno Jadi Kepala Staf Tim Transisi)

LSM Pegiat HAM Kontras mengkritik masuknya Hendropriyono sebagai dewan penasehat Kantor Transisi pasangan presiden terpilih Jokowi JK. Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, Jokowi bertindak tidak etis lantaran Hendro diduga terlibat permasalahan kemanusiaan.

Keberadaan Hendropriyono di tim transisi dinilai bakal menghambat penyelesaian isu-isu kemanusiaan di pemerintahan mendatang. Tindakan Jokowi ini mengecewakan sebagian besar pemilihnya yang merupakan korban kejahatan HAM, seperti kasus Talang Sari.

"Ini masih menunjukkan bahwa kadar politiknya jokowi ini masih katrok. Buat saya ini menunjukkan jokowi sebetulnya, nggak sensitif sama banyak orang, yang tidak memilih Prabowo yang melanggar ham, terus memilih dia, terus sekarang dia malah seenaknya membangun kekuatan transisi dengan dukungan satu jendral yang nggak kalah brutalnya sama prabowo," kata Haris Azhar kepada KBR (9/08).

Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, Hendropriyono tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan yang baik. Apalagi,  bekas Kepala BIN itu lebih dari sepuluh tahun berada di luar pemerintahan.

Haris menduga, penunjukkan Hendropriyono merupakan politik transaksional yang dilakukan Jokowi dengan merangkul kepentingan militer. Kontras menjadwalkan pekan depan akan mengajak para korban HAM angkat bicara mengkritisi keputusan tersebut.

Sementara itu, pengamat meminta masyarakat ikut mengawasi tim transisi yang dibentuk pasangan presiden terpilih Jokowi-Jusuf kalla. Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan, pengawasan dilakukan agar tim transisi Jokowi-JK tak menyimpang dan menjadi tim transaksi. Meski J Krsitiadi mengapresiasi pembentukan kantor transisi, namun dia menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat. (Baca juga: Pemilik Rumah yang Dijadikan Kantor Transisi Dirahasiakan)

“Bagaimana sebetulnya bisa merawat dan mendorong dan mengoreksi seandainya ada yang melenceng dari apa yang sudah dijanjikan Jokowi-JK ‘Saya hanya tunduk pada konstitusi dan rakyat’. Ini harus kita kawal mulai sekarang ini. Kita kawal untuk apa? Jangan sampai Pak Jokowi-JK melenceng dari janji itu dan juga jangan sampai ada kekuatan, penetrasi kekuatan yang transaksional itu yang mempengaruhi iman daripada kredo politik Pak Jokowi-JK,” kata Kristiadi dalam usai diskusi Populi Center dan SMART FM di kawasan Kebayoan Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (9/08).

Kristiadi mengingatkan agar kantor transisi Jokowi-JK memutus tradisi kekuasaan melalui transaksi jabatan. Pasalnya adanya kantor transisi memungkinkan ada pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk mengincar kekuasaan. J Kristiadi meminta agar pasangan presiden terpilih Jokowi JK waspada dan menerima masukan masyarakat.

Editor: Nanda Hidayat