KBR, Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta semua pihak mengakhiri isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 2024 mendatang.
"Saya pikir ini harus segera diakhiri. Tutup buku di akhir tahun ini, tidak lagi ada isu-isu yang mengambangkan pelaksanaan pemilu karena itu kan sudah menjadi komitmen negara,” katanya saat Refleksi Akhir Tahun 2022 di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (29/12/2022).
Muhammadiyah, kata Haedar juga memastikan Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal, sebagaimana komitmen pemerintah, DPR dan semua pihak.
Kepastian pelaksanaan pemilu ini juga sesuai dengan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
“Kenapa kita harus memastikan terjadwal? Karena kan masih ada suara-suara yang justru dari pihak yang semestinya memberikan kepastian," kata Haedar.
Menurutnya, pemilu menjadi proses yang demokratis dan menjunjung tinggi makna serta etika demokrasi.
"Pemilu tidak hanya berbicara tentang jujur dan adil, namun ada etika yang harus dijunjung dalam pelaksanaannya," ungkapnya.
Selain itu, kepastian politik akan menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Maka siapapun baik dari elite, warga bangsa dan kelompok-kelompok kebangsaan, jika kita memang ingin bangsa dan negara ini bersatu, komitmen-komitmen official yang resmi itu harus kita pastikan dan kita jaga bersama. Pemilu 2024 harus sesuai jadwal,” tegas Haedar Nashir.
Baca juga:
- Puan Minta Hentikan Usulan Penundaan Pemilu 2024, PKB?
- Jokowi: Setop Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan
- Jokowi Bantah Intervensi KPU soal Partai Lolos Pemilu 2024
Kalau ada pihak-pihak yang memberi warning bahwa tugas pemerintah terkait pemilu 2024 itu berat, karena menghadapi pembelahan politik justru dibalik. Semuanya justru berkomtmen jangan nunggu di 2024. Tapi 1 tahun ini kita justru harus bersama-sama menciptakan kondisi agar pembelahan itu tidak terjadi. Perbedaan dan pandangan dalam politik itu wajar dan alamiah dalam demokrasi, imbuhnya.
Ditambahkannya, pelaksanaan pemilu jangan seperti Perang Kurusetra yakni perang yang tidak ada pemenangnya.
Oleh karenanya, Muhammadiyah meminta ada kesediaan dari semua elite untuk menahan diri, agar pemilu kali ini ada pemenangnya.
“Kuncinya komitmen seluruh elite bangsa di pemerintah dan non-pemerintah serta semua elite bangsa. Mari memproduksi narasi dan relasi yang menghasilkan hal-hal positif, bangsa ini tetap Bersatu dalam kondisi apapun,” pungkas Haedar Nashir.
Editor: Kurniati Syahdan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
