NASIONAL

Pemkab Rembang Potong Dana Operasional untuk Tambal Gaji PPPK

""Tombok saya. Ndak apa-apa, ndak apa-apa.""

KBR, Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memotong dana operasional untuk menambal kekurangan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bupati Rembang Abdul Hafidz menyebut, dana alokasi umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat untuk membayar gaji PPPK hanya Rp80 miliar. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp119 miliar.

“Tombok saya. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Operasional-operasional yang lain saya kurangi semua, untuk menutup PPPK," kata Bupati, Selasa (20/12/2022).

Abdul Hafidz menambahkan, tenaga PPPK paling banyak adalah guru, kemudian disusul tenaga kesehatan.

Ia menilai, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas. Karena jika dua sektor itu terpenuhi, akan membawa kemajuan di bidang-bidang lainnya.

“Coro wong ndesane, duwit akeh nek ora sehat ora iso opo-opo. Bojo ayu, gak sehat ora ono gunane, malah dadi perkoro (Cara orang desa, uang banyak kalau tidak sehat ya tidak bisa apa-apa. Istri cantik kalau tidak sehat ya tidak ada gunanya, malah menjadi masalah)," ujarnya.

"Makanya sehat cukup, pendidikan cukup, maka akan mengalirkan kemajuan di bidang lain. Tidak mungkin bidang lain bisa maju, tanpa sehat tanpa pendidikan,“ tandasnya.

Bupati menyebut, formasi guru PPPK di Kabupaten Rembang pada tahun 2022 mencapai 1.309 orang. Sementara untuk tenaga kesehatan sebanyak 399 orang.

Baca juga:

• Seleksi Guru PPPK, Pemerintah Diharapkan Berpihak Kepada Guru Honorer
• Masih Angkat Honorer, KemenPAN-RB Akan Berikan Sanksi

Editor: Wahyu S.

• Hari Guru
• guru honorer
• ASN PPPK
• ASN
• rembang