Bagikan:

Pemerintah Klaim Prevalensi Stunting Turun

Penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun.

NASIONAL

Rabu, 07 Des 2022 11:08 WIB

Author

Muthia Kusuma

Pemerintah Klaim Prevalensi Stunting Turun

Ilustrasi: Cegah stunting, pemberian paket bantuan sosial untuk keluarga berisiko di Masjid Desa Bak Sukon, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, (29/6). (Antara/Ampels)

KBR, Jakarta– Pemerintah mengklaim prevalensi stunting atau tengkes berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan meskipun tren penurunan stunting tiga tahun terakhir sudah positif, namun tetap diperlukan penanganan penanggulangan agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai.

Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.

"Namun, saya mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga. Pertama, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi. Saya minta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi," ucap Wapres Maruf melalui siaran pers daring, Selasa, (6/12/2022).

Baca juga:

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya.

Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta kepala daerah memerhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.

“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” ucapnya.

Ma'ruf berharap Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun.

Tak Sampai 2 Persen

Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting.

Kegiatan lain adalah praktik tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.

Hasto juga mengungkapkan dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun.

“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Laku Ramah Lingkungan dari Bilik Kecil Kantin Sekolah di Bali

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending