KBR, Jakarta - Pemerintah mengklaim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan, makin memperkuat strategi pemberantasan terorisme. Revisi KUHP diklaim mampu memberantas hingga ke pendanaan terorisme. Ini disampaikan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Gunawan.
"Lahirnya KUHP baru di Indonesia menjadi momentum strategis yang menandakan bahwa politik hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan dan adanya pergeseran politik hukum pidana khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme," ujar Bambang, Senin (12/12/2022).
Bambang mengatakan, pengesahan KUHP merupakan respons pemerintah mencegah praktik terorisme yang kian meningkat. Ia menyebut, perlu ada langkah dan strategi yang kuat untuk menuntaskan masalah ini.
Bambang menilai, penindakan terhadap pendanaan terorisme sudah diatur kuat dalam KUHP. Kata dia, sanksi dan cakupan terorisme sudah dijabarkan dan diikat dengan tepat.
Baca juga:
- Kerap Ditolak Napi Teroris, Deradikalisasi Dianggap Menggerus Semangat Jihad
- BNPT Temukan 1.500-an Kotak Amal Dana Teroris di Jabar
Pemberantasan terorisme diatur di Pasal 600, 601, dan 602 KUHP. Orang yang terbukti terlibat pendanaan terorisme bisa dihukum maksimal 15 tahun penjara.
Editor: Wahyu S.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
