KBR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyebut masih ada kontradiksi pemahaman terkait upah minimum antara perusahaan dan buruh. Bahkan, kata Ida, masih banyak perusahaan yang menjadikan upah minimum sebagai standar upah perusahaan.
"Rata-rata masih banyak yang menjadikan upah minimum itu menjadi standar upah yang berlaku di perusahaan. Memang di satu sisi, perusahaan beranggapan bahwa dengan memberlakukan upah minimum di perusahaan telah memenuhi perintah dari pemerintah. Di sisi lain, pekerja atau buruh menginginkan agar pemberlakuan upah minimum dapat mensejahterakan pekerja atau buruh dan keluarganya," katanya saat Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Selasa (20/12/2022).
Ida menilai, sistem pengupahan yang efektif harus ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Mulai faktor kinerja hingga kesejahteraan, bukan sekedar mengamini upah minimum, sebagaimana ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, kesejahteraan buruh akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan itu sendiri.
"Sistem pengupahan yang efektif harus dilandasi bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, itu dilakukan sejalan dengan memajukan perusahaan. Jadi kepentingan kesejahteraan terpenuhi, tetapi kemajuan perusahaan itu juga harus dipenuhi. Percuma perusahaan maju, tapi buruh tidak mengalami kesejahteraan," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ida Fauziah mengungkapkan, yang kerap menjadi pemicu masalah, adalah ketika perusahaan melihat upah sebagai faktor biaya produksi yang perlu dilakukan efisiensi.
"Padahal efisiensi masih bisa dilakukan pada banyak faktor produksi lainnya," katanya.
Baca juga:
- Buruh soal UMP 2023: Masih Jauh dari Harapan, Kadin Tolak Teken Penetapan
- Ragam Tanggapan Pekerja soal Kenaikan UMP
Ida juga mendorong agar pengupahan bisa diberikan lebih berkeadilan pada waktu-waktu ke depan, terutama dengan sistem pengupahan berbasis produktivitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
"Dalam menentukan besaran upah di perusahaan, juga harus mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yang pertama, kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, pencapaian produktivitas dan kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi secara konseptual upaya perbaikan pengupahan harus menyentuh dan dikaitkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja kita," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
