KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan mobilitas saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Kepastian ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Raker dengan Komisi V DPR, Selasa (13/2/2022).
Meski tidak ada pembatasan, Budi meminta seluruh pelaku perjalanan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Ini dilakukan agar tetap bisa menekan penyebaran COVID-19, karena pandemi belum berakhir.
"Kita pasti bercermin pada apa yang kita lakukan pada dua tahun terakhir 2020 dan 2021, di mana pada saat itu kita masih membatasi karena adanya COVID-19. Tetapi di tahun ini 2022 dan 2023 bisa dipastikan kita tidak akan membatasi lagi masyarakat untuk melakukan pergerakan," kata Budi.
Budi mengatakan, akan terjadi akumulasi pergerakan masyarakat saat libur Nataru nanti. Karena bersamaan dengan waktu libur sekolah.
Baca juga:
- Nataru 2022, Kapolri: Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
- COVID-19 Bayangi Nataru, Epidemiolog: Vaksin Booster Kunci Utama
Budi memperkirakan potensi mobilitas masyarakat secara nasional akan mencapai 44 juta orang atau sekitar 16,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Editor: Wahyu S.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
