KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim yustisi berinisial EW sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penyidik telah mengantongi kecukupan alat bukti dari proses penyidikan perkara sebelum penetapan tersangka itu.
"Penyidikan dimaksud sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tangkap tangan yang sebelumnya KPK lakukan, dengan menetapkan 1 orang hakim yustisi di Mahkamah Agung (MA) sebagai tersangka dalam perkara ini," ucap Ali kepada KBR, Senin, (19/12/2022).
Hakim EW merupakan tersangka ke-14 dalam penyidikan dugaan jual-beli perkara di pengadilan negara tertinggi itu.
"Mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk dugaan perbuatannya serta pasal yang diterapkan tentu kami akan sampaikan nanti ketika proses penyidikan ini cukup dan kami juga melakukan penahanan terhadap tersangka dimaksud," ucap Ali.
Baca juga:
Adapun 13 tersangka yang telah dicokok KPK terlebih dahulu terdiri dari dua hakim agung, dua hakim yustisial MA, dua pengacara, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak swasta. Dua hakim Agung yang menjadi tersangka makelar kasus adalah Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
KPK menduga ada uang suap sekitar Sin$202.000 atau setara Rp2 miliar untuk mengurus perkara pidana dan perdata KSP Intidana.
Akibatnya, Sudrajad telah dipecat sementara sebagai hakim agung oleh Presiden Joko Widodo, sedangkan Gazalba masih menunggu keputusan kepala negara terkait usulan pemberhentiannya.
Editor: Sindu
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
