KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima 257 aduan terkait pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini diungkapkan Komnas HAM dalam peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia, Minggu, 18 Desember 2022.
Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan berbagai kasus yang diadukan antara lain terkait pemenuhan hak-hak pekerja migran seperti gaji tidak dibayar dan klaim asuransi.
"Kemudian permohonan pemulangan pekerja migran karena hilang kontak, kesulitan pemulangan jenazah, dugaan penyanderaan oleh pihak majikan maupun P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, red). Kemudian kasus lain juga permohonan perlindungan dan bantuan hukum karena mereka menghadapi kriminalisasi di negara tujuan, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, serta penahanan di negara tujuan," kata Anis dalam keterangan di YouTube Komnas HAM, Minggu, (18/12/2022).
Baca juga:
Anis yang juga Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengatakan, data Komnas HAM menunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi pihak yang terbanyak diadukan.
Kemudian, Malaysia menjadi negara yang paling banyak diadukan terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia. Dan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak mengadukan permasalahan pekerja migran.
Anis menambahkan, selain penanganan kasus yang berbasis aduan masyarakat, Komnas HAM juga melakukan pengamatan situasi HAM atau monitoring based on human right situation, yang mendapatkan fenomena peningkatan jumlah kematian pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di luar negeri.
"Dalam kurun waktu 2017–2022, sebanyak 624 pekerja migran Indonesia asal NTT yang meninggal dunia. Banyak di antara mereka yang sebab-sebab meninggal dunianya tidak diketahui hingga saat ini. Banyak juga di antara mereka yang hak asasinya, hak-haknya juga belum terpenuhi," kata Anis.
Hari Pekerja Migran Sedunia diperingati saban 18 Desember. Penetapan ini mengacu pada Resolusi PBB 45/158 tentang Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, pada 18 Desember 1990 di New York, Amerika Serikat.
Resolusi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Hak-hak itu antara lain hak untuk atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk, dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk bebas dari perbudakan.
Editor: Sindu
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
