KBR, Jakarta - Pemerintah angkat bicara terkait meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap warga sipil di Papua.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut, pemerintah selalu berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi.
Kata dia, pemerintah tak mengeneralisasi semua masalah, melainkan mengidentifikasi setiap masalah secara kasus per-kasus untuk dicari jalan keluarnya.
"Pemerintah memang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap situasi itu. Oleh karena itu pemerintah menilai bahwa kita perlu untuk melihat itu case by case. Dari case by case itu dilakukan upaya untuk mengelola situasi secara lebih baik, perbaikan. Kalau ada aparat keamanan atau aparat negara yang terlibat, dilakukan proses penegakkan. Jadi sesuai standarnya saja," kata Theofransus Litaay dia saat dihubungi KBR (13/12/2022).
Baca juga:
- Sempat Diduga Selamat, Korban Penembakan di Papua Ditemukan Tewas
- Enam Warga Sipil Ditembak di Pegunungan Bintang
Tidak ada operasi militer
Theofransus Litaay juga memastikan saat ini tidak ada operasi militer di Papua. Penempatan TNI di Papua hanyalah untuk memperkuat pembinaan teritorial.
Menurutnya, struktur teritorial yang tadinya tidak ada, sekarang mulai dikembangkan di Papua sehingga TNI melakukan pengamanan, mengembangkan komunikasi sosial kepada masyarakat Papua, sekaligus membantu kegiatan pemerintah daerah seperti vaksinasi dan lain-lain.
Ia juga memastikan pemerintah selalu berupaya melakukan dialog atau komunikasi sosial, melakukan pendekatan yang tepat secara budaya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh agama.
Theofransus Litaay juga meyakini, Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru bisa memahami Papua dengan baik.
"Saya yakin beliau sangat paham Papua. Karena sebagai mantan komandan pangkalan angkatan laut di sorong Papua, Papua barat beliau paham situasi lapangan dengan baik. Dan riwayat beliau dalam membina mengembangkan kegiatan masa itu juga sangat positif," kata dia.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
