Jatam Tolak Rencana Kebijakan Subsidi untuk Kendaraan Listrik

""Tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga ada perusahaan-perusahaan lain terhubung secara langsung dengan elite politik yang tengah berkuasa" "

KBR, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menolak kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik atau baterai kendaraan listrik (battery electric vehicle) yang rencananya akan diterapkan pemerintah di 2023.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar beralasan, kebijakan proses produksi kendaraan listrik masih menggunakan energi kotor yang bertentangan dengan upaya perbaikan lingkungan dalam komitmen nol emisi.

Melky menilai, kebijakan mendorong penggunaan kendaraan listrik, seperti subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp6,5 juta per unit serta instruksi beralih ke kendaraan listrik kepada pemerintah daerah justru cenderung bermuatan kepentingan bisnis.

"Nah, kalau kita cek, yang terlibat dalam bisnis ekosistem kendaraan listrik ini, tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga ada perusahaan-perusahaan lain terhubung secara langsung dengan elite politik yang tengah berkuasa. Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian ada Nadiem Makarim, Bambang Soesatyo, Moeldoko, Sandiaga Uno," ucap Melky kepada KBR, Jumat (2/12/2022).

Melky Nahar menambahkan, kebijakan menggenjot penggunaan kendaraan listrik ini juga semakin merugikan masyarakat yang tinggal di kawasan tambang pemasok bahan baku listrik.

Baca juga:

• Jokowi : 60 Persen Produksi EV Baterai Dunia Ada di Indonesia
• DPR: Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik Mengada-ada

"Akibat aktivitas tambang itu, masyarakat setempat semakin sulit memenuhi ketahanan pangan di wilayahnya karena semakin tergerusnya lahan pangan," katanya.

Masyarakat pesisir juga terdampak atas pencemaran laut akibat aktivitas perusahaan nikel, imbuh Melky Nahar.

Editor: Kurniati Syahdan

• Jatam
• kendaraan listrik
• baterai kendaraan listrik
• energi kotor
• kepentingan bisnis