KBR, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) turut menolak pengesahan pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR.
Sekjen PHRI Maulana Yusran menilai, aturan terutama pasal perzinahan atau berhubungan di luar nikah yang ada di KUHP baru kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam membangkitkan pariwisata di Indonesia.
Ia menyebut, aturan itu dikhawatirkan menurunkan permintaan terhadap penginapan oleh wisatawan asing dan nusantara karena adanya ancaman pidana.
"Yang kita jadi masalah itu adalah, pertama bahwa negara kita itu belum konsisten terhadap penerapan penerapan hukum perkawinan kita. Negara kita mengatur pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang 1 Nomor 74. Jadi kalau orang mengikuti pernikahan secara Undang-undang 1/74 dia akan dikeluarkan akta nikah atau buku nikah. Yang kedua, pemerintah juga mengakui adanya pernikahan secara agama," ucap Maulana kepada KBR, Rabu, (7/12/2022).
Baca juga:
- Membaca Peluang Gugatan UU KUHP ke MK
- Tetap Tolak RKUHP Disahkan, Koalisi Sipil Berunding Ambil Langkah Lanjutan
Tidak diakomodasi
Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menambahkan, kalangan pengusaha perhotelan tidak pernah diminta masukan oleh DPR selama pembahasan Rancangan KUHP.
Ia mengatakan, asosiasinya pernah menyurati pembuat Undang-undang itu melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Namun aspirasi dari PHRI itu tidak diakomodasi dalam KUHP.
Menurutnya, tanpa adanya aturan soal perzinaan di KUHP itu pun sudah banyak tindakan dari kepolisian yang mengganggu kenyamanan tamu hotel.
Baca juga:
- KSP: RKUHP Tak Bisa Mengakomodasi Semua Keinginan Masyarakat
- Menkumham: KUHP Efektif Berlaku 3 Tahun Lagi
Editor: Agus Luqman
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
Ranperpres ini akan menggantikan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pendirian Rumah Ibadah, atau kerap disebut SKB 2 Menteri.
"Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatkan kompetensinya dalam program pemagangan ke Jepang."
