Bagikan:

Beda Data Beras Bikin Masalah

Khususnya ini terkait dengan data, kita memang belum punya big data yang valid yang bisa dipercaya.

NASIONAL

Kamis, 01 Des 2022 15:09 WIB

Beda Data Beras Bikin Masalah

Pekerja mengangkut karung berisi beras di Gudang Perum Bulog, Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/11/2022). (Foto: ANTARA/Fransisco Carolio)

KBR, Jakarta - Kalangan anggota DPR menyoroti beda klaim data beras antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog. Anggota Komisi Perdagangan DPR Amin AK mengatakan, perbedaan data ini bisa menyebabkan masalah.

Kata dia, data beras yang tidak seragam akan menyulitkan pemerintah menentukan kebijakan yang diambil terkait beras.

Dia mendesak pemerintah membentuk satu data terintegrasi mengenai stok pangan agar masalah perbedaan data tak terulang.

"Khususnya ini terkait dengan data, kita memang belum punya big data yang valid yang bisa dipercaya, bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus untuk memitigasi atau menutup peluang dia mungkin ada oknum yang mau bermain," kata Amin AK kepada KBR, Rabu (30/11/22).

Baca juga:

Menurutnya, perbedaan data stok beras bisa berimbas pada kenaikan harga di pasaran.

"Harga beras dimainkan di pasar sehingga naik, kemudian melakukan impor beras, nanti melalui subsidi atau subsidi misalnya dari APBN. Importir-importirnya kan yang mendapat untung," ujarnya.

Mentan Klaim Tak Butuh Impor

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan Indonesia tidak mungkin melakukan impor. Dia mengklaim, saat ini produksi beras dalam negeri mengalami surplus.

Syahrul mengaku heran jika ada pihak yang menyarankan Indonesia kembali mengimpor beras untuk memenuhi stok. Dia mengklaim, Indonesia berhasil tidak mengimpor beras sejak tiga tahun yang lalu.

"Aneh saja kalau kita mau impor beras di saat seperti ini, Bapak. Ini bukan data saya, pakai data BPS. Total panen kita 10 juta hektare kemudian ini naik menjadi 10,61 juta hektare. Kemudian total produksi kita untuk beras naik dari 54,42 juta ton menjadi 55,60 juta ton. Ini data BPS. Kemudian dari 31 juta ton dia menjadi 32 juta ton, yang mana yang shorted (kekosongan, red)," ujar Syahrul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (21/11/2022).

Syahrul mengklaim stok beras dalam negeri berada dalam kondisi yang cukup hingga Natal dan tahun baru (Nataru). Untuk itu, dia mendorong perbaikan ekosistem pendistribusian beras di sejumlah daerah.

Baca juga:

Pernyataan Mentan itu bertolak belakang dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas. Sebelumnya, Buwas menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Buwas menyebut, stok CBP hanya 651 ribu ton atau separuh dari target 1,2 juta ton. Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengeluarkan sinyal untuk impor beras. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, stok beras Perum Bulog jauh dari target.

Editor: Wahyu S.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Laku Ramah Lingkungan dari Bilik Kecil Kantin Sekolah di Bali

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending