Bagikan:

Apresiasi Jokowi saat Sengketa Lahan Suku Anak Dalam Jambi Rampung

"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung.

NASIONAL

Kamis, 01 Des 2022 19:14 WIB

Apresiasi Jokowi saat Sengketa Lahan Suku Anak Dalam Jambi Rampung

Ilustrasi penyerahan sertifikat. (Foto: Antara/Jessica Wuysang)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berhasil menyelesaikan konflik agraria atas lahan Suku Anak Dalam di Jambi.

Konflik lahan Suku Anak Dalam ini, kata Jokowi, telah berlangsung puluhan tahun.

"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung. Memang sulit kalau sudah sengketa hukum itu sulit, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit," katanya saat menyerahkan jutaan sertifikat tanah secara luring dan daring di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Sebanyak 744 bidang lahan milik Suku Anak Dalam di Jambi telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN. Presiden pun telah menyerahkan sertifikat itu kepada perwakilan Suku Anak Dalam yang hadir di Istana Negara, hari ini.

"Alhamdulillah sekarang yang suku anak dalam 744 bidang sudah diselesaikan semuanya, dan satu keluarga dapat satu hektare udah rampung dulu," kata Jokowi.

Menurutnya, banyak konflik agraria bisa diselesaikan karena jajaran pimpinan di Kementerian ATR/BPN turun langsung ke lapangan. Mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala kantor wilayah.

Jokowi melanjutkan, sengketa serupa tidak hanya terhadap suku Anak Dalam saja, tapi juga terjadi di banyak suku lainnya di Indonesia.

Baca: Menteri ATR/BPN Klaim Tuntaskan Sengketa Lahan Suku Anak Dalam Jambi

    Kepala Negara juga mengingatkan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah yang masih ada dan meresahkan masyarakat itu.

    "Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan Pak, bisa berantem saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip'. Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat," pungkasnya.

    Baca juga: Jokowi: Bisa Bunuh-bunuhan karena Sengketa Lahan!

      Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan 1.552.450 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Dari jumlah itu, sertifikat atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.432.751 sertifikat dan redistribusi lahan sebanyak 119.699 sertifikat.

      Jokowi mengklaim pemerintah terus mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat sejak 2015 lalu. Ada perkiraan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 100,14 juta bidang tanah dengan 82,5 juta bidang tanah di antaranya telah bersertifikat.

      Jokowi juga meminta sisanya dari perkiraan bidang tanah, atau sekitar 26 juta bidang tanah, segera diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.

      Editor: Kurniati Syahdan

      Kirim pesan ke kami

      Whatsapp
      Komentar

      KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

      BERITA LAINNYA - NASIONAL

      Kabar Baru Jam 7

      Laku Ramah Lingkungan dari Bilik Kecil Kantin Sekolah di Bali

      Kabar Baru Jam 8

      Kabar Baru Jam 10

      Kabar Baru Jam 11

      Most Popular / Trending