KBR, Jakarta- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah di 2021. Hal tersebut disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 (Hakordia) yang digelar Kementerian Keuangan secara daring, Rabu (8/12/2021).
"Sepanjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 378 kasus dan melibatkan 1.018 tersangka dengan penyelamatan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp300 miliar," ujar Listyo dalam acara peringatan Hakordia Kementerian Keuangan 2021 secara daring, Rabu (8/12/2021).
Listyo mengatakan Polri juga membentuk satuan tugas (satgas) dalam rangka mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, ini salah satu langkah kepolisian guna mendukung program-program pemerintah.
Satgas tersebut terus berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP di dalam membangun kesepakatan untuk bersinergi melakukan pengawasan bersama.
"Melaksanakan pengawasan, pendampingan, dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berpotensi korupsi melalui kerja sama dalam pemetaan risiko korupsi," tuturnya.
Kapolri berharap penguatan sosialisasi antikorupsi Polri dan Kementerian Keuangan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut guna mencegah terjadinya celah korupsi yang terjadi khususnya saat pandemi COVID-19.
"Sosialisasi antikorupsi baik di lingkungan kementerian keuangan maupun polri, serta kementerian lembaga lainnya dengan tema yang terkait pengelolaan keuangan negara barang dan jasa juga pencegahan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
Editor: Sindu
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," 
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah," 
Kunjungan tim untuk mengkonfirmasi banyak data dan informasi yang telah diterima.
"Terhadap hasil pengawasan, berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus Parpol"
KPK sudah menemui Kejaksaan Agung secara intens untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait penanganan perkara Surya Darmadi, tersangka korupsi Rp78 triliun. 
"Kita berasumsi, bahwa gratifikasi ini ada di semua lembaga, survei SPI juga bilang begitu kan? 99 persen ada gratifikasi. Jadi gratifikasi ada di semua lembaga, yang 774 ini juga ada."
Kejaksaan Agung menahan Surya Darmadi, alias Apeng, buronan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Status Surya Darmadi yang merupakan buronan KPK sejak 2019 juga bisa menjadi faktor pemberat hukumannya sebab Surya tak kooperatif terhadap proses hukum.
saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022.
"Surplus neraca perdagangan kita banyak ditopang oleh surplus komoditas nonmigas. Nonmigas kita yang surplus sebesar USD7,31 miliar. Ini utamanya adalah untuk komoditas bahan bakar mineral HS27"
Tentu ketika Pak Prabowo menjadi capres nanti, kan konstitusi kita mengamanatkan memang harus mengundurkan diri.
