Bagikan:

Pembatalan PPKM Level 3 Nataru, IAKMI: Kurang Serius

"Belum berjalan sudah diganti kebijakan baru tanpa penjelasan yang cukup kuat,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 08 Des 2021 07:22 WIB

Author

Heru Haetami

Pembatalan PPKM Level 3 Nataru, IAKMI: Kurang Serius

Ilustrasi: Pascapembatalan PPKM level 3 saat Nataru, Sejumlah anak di wahana bermain, Alun-alun Ciamis, Jabar, Selasa (7/12).(Antara/Adeng Bustomi)

KBR, Jakarta-  Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) menilai pembatalan penerapan PPKM level 3 pada masa libur natal dan tahun baru (Nataru) merupakan kebijakan mengejutkan. Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan menilai perubahan kebijakan itu membuat pemerintah tidak konsisten.

"Pertanyaan berikutnya kan ada kebijakan apa lagi setelah ini? Ini seperti langkah  loncat sana, loncat sini artinya konsistensinya kurang serius. Kalau kemarin kan sudah ada persiapan kalau kita nataru akan PPKM level 3 tapi praktiknya ternyata belum berjalan. Belum berjalan sudah diganti kebijakan baru tanpa penjelasan yang cukup kuat," kata Ede melalui sambungan telepon kepada KBR, Selasa (7/12/2021).

Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan meminta kejelasan pemerintah atas perubahan kebijakan jelang nataru itu. Sebab menurunnya, kewaspadaan tetap harus ditegakkan untuk mencegah peningkatan kasus.

"Polanya sudah jelas kan. Liburan, mobilitas meningkat, kerumunan meningkat, kasus baru meningkat. Mudah-mudahan ada segera kebijakan yang lebih jelas," kata Ede.

Ede juga menegaskan, jika melihat cakupan vaksinasi di Indonesia, belum bisa dikatakan memiliki kekebalan antibodi.

Apalagi kata Ede, masih banyak negara-negara di Eropa kasusnya meningkat tajam meski vaksinasinya sudah mencapai 70-80 persen dari yang ditargetkan.

"Artinya, berikutnya kan yang harus disiapkan antisipasinya ya. Antisipasi policynya seperti apa? Ini yang barangkali harus kita pahami," ujarnya.

Ede menyarankan, pemerintah daerah terus melakukan pengamatan dan meningkatkan kualitas surveilans. Hal itu untuk memastikan kerumunan tidak terjadi pada masa nataru nanti.

"Selama ini kan kita mengandalkan PPKM. Kalau dibatalkan kan kita masih ada kasus 7000 kasus yang positif, varian juga masih ratusan. Artinya potensi penularan masih terjadi. Jadi dari masyarakat terus waspada, dari pemerintah membuat kebijakan yang lebih jelas lagi supaya pengawalan libur nataru itu jangan sampai kemudian dipertanyakan," pungkasnya.

Baca juga: 

Sebelumnya Pemerintah membatalkan rencana  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia, saat libur Nataru pada 24 Desember hingga 2 Januari tahun depan. Pembatalan itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dia beralasan, masyarakat sudah memiliki antibodi yang tinggi, berdasarkan hasil sero survei pemerintah. Pembatalan juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang mencapai 76 persen. Sedangkan dosis kedua, mendekati 56 persen. Luhut menilai, kebijakan kali ini lebih seimbang, karena tidak menyamaratakan perlakuan PPKM level 3 ke semua wilayah.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Most Popular / Trending