KBR, Jakarta - Kejahatan internasional atau transnational crime yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, mayoritas berawal dari media sosial. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah.
"Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya transnational crime atau kejahatan internasional itu menimpa pekerja migran melalui sosial media. Baik itu trafficking, narkoba, hingga jaringan terorisme. Sehingga sosial media itu pintu yang terbuka yang sekali lagi mudarat manfaatnya itu yang bisa mengontrol kita semua," ujar Anis dalam Webinar International Migrants Day 2021 "Literasi Digital dalam Penggunaan Media Sosial bagi PMI di Kanal YouTube Universitas Terbuka TV, Jumat (17/12/2021).
Anis mengatakan, banyak kasus yang sudah membuktikan banyak pekerja migran yang menjadi korban media sosial. Dia mencontohkan, pekerja migran rentan terjerat radikalisme akibat curhat di media sosial.
Baca juga: SBMI: Perlu Komitmen Besar Pemerintah Atasi Kasus Kekerasan ABK di Kapal Asing
"Pola migrasi kita yang masih menempatkan pekerja migran pada posisi rentan meskipun kita sudah punya kebijakan zero cost," tuturnya.
Menurut Anis, sampai sekarang banyak pekerja migran melalui mekanisme pembayaran potongan gaji selama 7 bulan.
Masa-masa itu adalah kerentanan bagi pekerja migran karena tidak punya posisi tawar di hadapan majikan, terutama bagi pekerja lokal.
Baca juga: 5.000 Pekerja Migran Akan Dipulangkan dari Malaysia
"Karena gajinya habis untuk membayar utang agensi dalam dan luar negeri, terpaksa tunduk dan patuh pada situasi buruk yang mereka alami selama masa pemotongan gaji. Sehingga mereka mencari teman di sosial media dan beberapa kasus teman-teman yang terpapar radikalisme itu berangkat dari curhat dari sosial media," pungkasnya.
Editor: Wahyu S.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
