KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah membuktikan janji terkait langkah mewujudkan perdamaian di Papua pada 2022 mendatang.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan implementasi dari wacana dan janji pemerintah ditunggu oleh seluruh pihak, utamanya masyarakat di Papua.
"Untuk Papua meskipun sekarang ada wacana-wacana dari pemerintah pusat yang sudah lebih positif, untuk langkah-langkah perdamaian wacana positif itu masih harus dibuktikan dengan tindakan. Itu yang menjadi perhatian banyak tokoh masyarakat di Papua, apakah tahun 2022 yang katanya akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialogis, dan macam-macam itu akan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh," ujar Taufan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (28/12/2021).
Baca juga:
- BIN: Sulit Menggelar Upaya Dialog dengan KKB Papua
- DPR Papua: Strategi Penyelesaian Masalah di Papua Tak Menyentuh Akar Masalah
Proposal Komnas HAM
Taufan mengatakan, langkah mewujudkan perdamaian di Papua merupakan tantangan terbesar pemerintah. Komnas HAM, kata dia, pasti akan berada paling depan untuk mendorong jalan perdamaian tersebut.
Taufan menambahkan, Komnas HAM telah menyampaikan proposal terkait rencana dan inisiatif Komnas HAM kepada Presiden dan para petinggi lembaga lainnya untuk menyukseskan niat perdamaian di Bumi Cendrawasih.
"Kita (harapkan) akan jalankan itu di 2022 dan tentu saja akan melibatkan banyak pihak di sana, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, agama maupun adat di Papua dan tidak menutup peluang juga untuk orang-orang bijak yang ada di Indonesia," kata Taufan.
Baca juga:
- Kontak Senjata di Papua Terus Terjadi Usai KKB Dicap Teroris
- Amnesty International: Pemerintah Biarkan Konflik Papua Terus Terjadi
Editor: Agus Luqman
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
