BERITA

Ekonom CORE: Pemerintah Harus Angkat Isu Pelarangan Ekspor Raw Materials di G20

""Itu yang biasanya di-challenge oleh negara yang terdampak oleh aturan larang ekspor yang dilakukan. Dan KTT G20 itu menurut saya sangat strategis untuk mengangkat isu itu karena G20 itu powerfull""

KBR, Jakarta- Pasca-Uni Eropa menggugat Indonesia atas penyetopan ekspor bijih nikel, pemerintah tampak makin agresif untuk menutup keran ekspor bahan mentah secara bertahap. Di tahun depan, Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia akan menyetop ekspor bauksit, disusul timah dan tembaga untuk mendorong pengembangan industri berbasis hilirisasi dan menciptakan nilai tambah bagi investasi domestik.

Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyarankan, pemerintah perlu mengangkat isu tersebut pada KTT G20. Momentum G20 menurut dia merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan penjelasan dan arahan kebijakan pemerintah terhadap bisnis ekspor raw materials dalam negeri. 

Apalagi, lanjut dia, KTT G20 berisi negara-negara Uni Eropa yang menggugat Indonesia di tingkat World Trade Organization (WTO).

Baca Juga:

Jokowi Tawarkan Konsesi Minerba ke Pemuda NU

Investor Sudah Siap, Pemerintah Optimistis Segera Bangun Industri Baterai

"Kita tahu bahwa WTO juga memberikan ruang dalam ekstensi bagi negara miskin dan berkembang yang ingin mendorong ekonominya melakukan kebijakan secara khusus yang tidak mesti sama dengan aturan umumnya. Itu yang biasanya di-challenge oleh negara-negara yang terdampak oleh aturan larang ekspor yang dilakukan. Itu yang harus diantisipasi. Dan KTT G20 itu menurut saya sangat strategis untuk mengangkat isu itu karena G20 itu powerfull," katanya kepada KBR, Jumat (24/12/2021).

Jika diberlakukan pelarangan ekspor terhadap bauksit, tembaga maupun timah di tahun berikutnya. Pemerintah, katanya, harus mempersiapkan diri untuk menangkal gugatan-gugatan yang akan dilayangkan oleh negara tujuan ekspor. Menurut dia, itu adalah bagian dari antisipasi Indonesia untuk menangkis serangan dari negara penggugat.

Selain soal gugatan, katanya, kesiapan mengenai roadmap hilirisasi juga perlu dilakukan. Roadmap tersebut setidaknya menyangkut prospek investasi, kesiapan kebijakan, dan antisipasi risiko atas kebijakan itu. Pun demikian, pemerintah juga mesti memberikan kepastian insentif kepada investor yang berniat berinvestasi di sektor hilirisasi produk sumber daya alam.

"Banyak (insentif) jadi ada yang fiskal maupun non fiskal. Dari fiskal misalkan bagaimana tawaran kemudahan pembebasan lahan, kemudian insentif fiskalnya seperti apa. Tapi pastikan juga bahwa insentif itu tidak tidak merugikan atau terlalu jauh mengurangi manfaat di dalam negeri. Termasuk di antaranya, keterlibatan tenaga kerja atau pelaku domestik, hubungan pelaku dengan rantai pasok dan sisi hulu dari penambangnya. Itu yang harus dimanage dengan baik," ujarnya.

Faisal berharap, kebijakan pelarangan ekspor raw materials mesti diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembagan industri antara. Menurut dia, jangan sampai kebijakan itu justru merugikan negara.

Berkaca pada pelarangan nikel, katanya, industri antara yang menampung produk tersebut masih sangat minim, sehingga tingkat serapan nikel di pasar domestik masih kurang. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus menyiapkan linkage agar harapan hilirisasi produk bahan mentah  berjalan dengan baik.

"Jadi kalau kita berkaca pada nikel, industri yang masuk itu masih belum lengkap. Masih bolong-bolong. Industri pengolahannya untuk nikel yang tahap awal itu investasi dari luar. Tapi idealnya ada kebijakan dan dorongan yang lebih kuat untuk hilirisasi, sehingga nilai tambahnya betul-betul banyak diterima di dalam negeri. Jadi bukan sekadar diolah kemudian diekspor, istilahnya, ya hanya menggugurkan kewajiban untuk tidak boleh ekspor mentah. Kalau tidak difollow up kejadiannya bisa jadi seperti itu, katanya.

Editor: Rony Sitanggang

• ekspor raw materials
• larangan ekspor nikel
• bauksit
• EBT
• Gencarkan Hilirisasi