KBR, Jakarta - Pemerintah terus mendukung pemberdayaan untuk perempuan dan anak melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, komitmen itu terlihat dari pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik jenis baru untuk perlindungan perempuan dan anak.
DAK nonfisik ini, kata dia, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah karena perempuan dan anak rentan terkena kekerasan.
"Bagaimana Kementerian Perempuan dan Anak bisa bekerja sama dengan dinas-dinas nantinya. Kita lihat akhir-akhir ini anak-anak perempuan yang menjadi korban, dan sungguh-sungguh sangat memilukan semuanya," katanya saat Webinar Capital Market Women Empowerment Forum, Rabu (22/12/2021)
Sri Mulyani berharap DAK nonfisik yang dialokasikan di APBN dapat memberikan penguatan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Sehingga kejadian buruk yang menimpa perempuan dan anak tidak terulang kembali," jelasnya.
Selain itu, DAK nonfisik, Pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung perempuan dan anak agar mereka juga mendapat perbaikan akses kesehatan hingga sekolah.
Berita lainnya:
- Jokowi: NU Bantu Pemerintah Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19
- 2 Tahun Pandemi, Komnas HAM: Pemerintah Perkuat Sistem dan Infrastruktur Kesehatan
Editor: Kurniati Syahdan
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
