KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar aparat penegak hukum selalu mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).
Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, menyusul terjadinya dugaan sengketa lahan, kriminalisasi, hingga pencemaran terhadap sejumlah masyarakat di Kabupaten/Kota Sumatera Utara oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).
"Jadi penegakan hukum itu harus diucapkan secara substansi, tidak sekadar normatif. Kami memang minta kedepannya memang tidak boleh lagi ada masyarakat yang dikriminalisasi dan sebagainya karena ini akar masalahnya. Kami meminta supaya berproses ke depan yaitu entah bisa dua sampai tiga bulan, Komnas HAM bekerja dan tim bekerja, (semoga) tidak ada lagi kekerasan," ujar Anam dalam diskusi daring, Kamis (30/12/2021).
Saat ini Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM untuk kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT TPL dan berbagai peristiwa yang menyertai juga telah melakukan peninjauan lokasi.
"Tim tersebut, tengah memantau berbagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di kabupaten di sekitar Danau Toba," ungkap Anam.
Ia menyebut, tim telah mengambil beberapa keterangan dan merekam berbagai bukti terkait di daerah Desa Natumingka, Kabupaten Toba dan Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
"Tim Pemantauan dan Penyelidikan ini juga berproses melakukan pendalaman terkait berbagai aduan ke Komnas HAM pada 10 tahun terakhir, yang telah menerima berbagai aduan terkait dugaan sengketa lahan, kriminalisasi, dan pencemaran lingkungan yang terjadi di enam Kebupaten/Kota di Sumatera Utara antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)," jelasnya.
Baca juga:
- Epidemiolog: Semua Efikasi Vaksin Covid-19 Menurun Hingga 50 Persen
- Cegah Omicron, Kapal Asing Dilarang Bersandar di Pelabuhan Balikpapan
Komnas HAM, kata Anam, berharap semua pihak dapat bekerja sama dan membantu proses pemantauan dan penyidikan, agar peristiwa ini menjadi terang benderang.
Masyarakat, kata dia, juga dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi kondusif bagi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM.
"Komnas HAM RI menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik kepada berbagai pihak yang telah memberikan keterangan dalam pemantauan tersebut,' pungkas Choirul Anam.
Editor: Kurniati Syahdan
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
