Bagikan:

Apindo Gugat Kenaikan UMP DKI 2022, KSPI: Jangan Siram Bensin di Api

"Jadi kalau Apindo ingin mem-PTUN-kan coba periksa dulu, mana saja perusahaan yang PTUN-kan. Jangan menyiram bensin dalam api, kalau nanti eskalasi buruh makin keras terus,"

BERITA | NASIONAL

Senin, 20 Des 2021 17:38 WIB

Apindo Gugat Kenaikan UMP DKI 2022, KSPI: Jangan Siram Bensin di Api

Aksi teatrikal saat demo buruh menuntut kenaikan UMP di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara/Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam niat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang ingin menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta terbaru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden KSPI, Said Iqbal menyebut gugatan itu berpotensi memantik amarah buruh yang memperjuangkan hak kenaikan UMP dan UMK 2022 secara layak.

"Apindo tidak membaca bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 4-5 persen di 2022, yang mana UMP dan UMK akan dijadikan dasar di Tahun 2022. Jadi kalau Apindo ingin mem-PTUN-kan coba periksa dulu, mana saja perusahaan yang PTUN-kan. Jangan menyiram bensin dalam api, kalau nanti eskalasi buruh makin keras terus," ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (20/12/2021).

Sebelumnya, Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 direvisi dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen, atau naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854.

Pilihan redaksi:

Apindo keberatan dengan keputusan UMP tersebut dan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menyatakan Apindo menolak keras keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen.

Ia beralasan, selain memberatkan pelaku usaha, kenaikan UMP juga menyalahi aturan.

Menurut Nurjaman, keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.


Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Upaya Menghidupkan Dwifungsi TNI

Most Popular / Trending