Antisipasi Varian Omicron, DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Penyelenggaraan Umrah

"Dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru COVID-19,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 01 Des 2021 08:42 WIB

Author

Heru Haetami

Rapat  Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakar

Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/21). (Antara/Muhammad Adimaja)

KBR, Jakarta-  Komisi yang membidangi Agama di DPR RI meminta Kementerian Agama menyusun secara matang kebijakan pelaksanaan ibadah umrah dan haji di masa pandemi COVID-19.  Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan hal itu untuk memastikan penyelenggaraan umrah dan haji memperhatikan potensi lonjakan kasus lantaran kemunculan varian baru virus korona, Omicron.

"Merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi dengan mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru COVID-19," kata Yandri dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Selasa, (30/11/2021)

Ketua Komisi Agama DPR Yandri Susanto juga meminta pemerintah untuk memastikan jemaah yang dikirim memenuhi kriteria dan orang yang siap diberangkatkan. Yandri mengingatkan pemerintah agar tak lalai dalam menyeleksi jamaah yang akan melakukan perjalanan umrah.

"Karena sekali kita lalai sekali kita bermasalah maka kemungkinan untuk dibanned atau ditutup kembali itu kemungkinan besar akan terjadi kembali. Seperti di akhir November tahun 2020 ketika banyak calon jamaah umrah kita terpapar covid-19. Oleh karena itu kami berharap pengetatan atau disiplin para jamaah umrah menjadi tolok ukur kita untuk memberangkatkan mereka ke tanah suci," katanya.

Berita lainnya:

Yandri menambahkan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan juga diminta agar segera memastikan aplikasi Peduli Lindungi terintegrasi dengan sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kemenag yang disinkronkan dengan aplikasi Tawakalna milik Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan sosialisasi kepada asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengenai kebijakan dan skenario penyelenggaraan umrah di masa pandemi. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Bersiap Pelat Nomor Kendaraan Ganti Warna dan Dipasangi Chip