RAGAM

Pandemi, Ini Alasan Perhimpunan Guru Desak Tunda Belajar Tatap Muka

Pandemi, Ini Alasan Perhimpunan Guru Desak Tunda  Belajar Tatap Muka

KBR, Jakarta-  Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Januari nanti. Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, jumlah kasus COVID-19 saat ini semakin tinggi. 

Kata dia, risiko bertambah dengan libur sekolah, dan libur Natal dan Tahun Baru yang berpotensi menambah jumlah kasus positif COVID-19.

"Tetapi yang kuning, oranye dan merah kami meminta untuk ditunda. Adapun di zona hijau tentu dapat menyelenggarakan PTM dengan protokol kesehatan ketat, SOP dari Disdik dan sekolah, tes swab bagi warga sekolah, dan izin dari masing-masing orang tua. Kuncinya tetap izin dari orang tua. Seandainya ada orang tua yang tidak mengizinkan PTM even itu di zona hijau sekolahnya, tetap sekolah wajib memberikan layanan kepada siswa tersebut," ujar Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim dalam webinar, Minggu (27/12/2020).

Koordinator Nasional  P2G, Satriwan Salim juga mengingatkan, Kemendikbud dan Kemenag jangan sampai lepas tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kedua kementerian itu harus memeriksa ulang pemenuhan daftar periksa, dan mengoptimalkan peran Pengawas Sekolah sebagai jembatan sekolah dengan Dinas Pendidikan.

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri mengatakan, peraturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak diwajibkan untuk semua daerah. Ia mengatakan jika daerah dan sekolah tidak siap melakukan PTM maka, diperbolehkan untuk melakukan PJJ hingga evaluasi selanjutnya.

“Jadi memang SKB yang kita keluarkan itu bersifat luwes. Daerah yang sudah siap silakan membuka, yang belum menunda dulu. Itu sudah sesuai dengan saran kita, itu sudah jalan tidak  apa-apa, tidak masalah itu sudah diberikan kewenangan kepada daerah. Jadi nanti kita lihat sampai akhir Januari seperti apa kondisinya, nanti kita pertimbangkan pada akhir Januari atau pertengahan Februari karena memang situasinya masih seperti ini. Jadi kita memaklumi, memahami kalau ada daerah yang belum bisa melakukan tatap muka,” ujar Jumeri saat dihubungi KBR, Minggu (27/12/2020).

Jumeri mengatakan akan ada evaluasi dari setiap keputusan yang akan diambil untuk melanjutkan. Ia juga mengatakan keputusan-keputusan yang diambil tentang PTM ataupun PJJ mengikuti perkembangan penyebaran covid-19 di masyarakat. 

Kata dia, pemerintah tidak memaksakan suatu daerah harus melakukan PTM serentak.

“Kita akan lakukan evaluasi lihat perkembangan seperti apa jadi nanti kita akan ambil langkah yang tepat untuk semuanya itu untuk antisipasi juga seperti itu untuk pembelajaran.” Ujarnya.

Sebelumnya sejumlah pemerintah daerah menunda pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru Januari mendatang. Salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunda penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol pencegahan Covid-19.


Editor: Rony Sitanggang

(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.)



  • #cucitangan
  • #pakaimasker
  • #KBRLawanCovid
  • #cucitanganpakaisabun
  • #jagajarakhindarikerumunan
  • #IngatPesanIbu
  • #jagajarak
  • #satgascovid19
  • COVID-19

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!