Mensos Tersangka Suap Bansos, Presiden Jokowi Tunjuk Menko PMK sebagai Plt

“Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, dan profesional,”

BERITA | NASIONAL | GALERI

Minggu, 06 Des 2020 11:53 WIB

Author

Dwi Reinjani

Mensos Tersangka Suap Bansos, Presiden Jokowi Tunjuk Menko PMK sebagai Plt

Tersangka Menteri Sosial Juliari P Batubara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). (Antara/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi. Jokowi juga mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka.

“Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang diunggah medsos Setpres, Minggu (06/12).

Presiden menegaskan  pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi  pemanfaatan anggaran negara baik untuk APBN maupun APBD.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.

Dia meminta mempercayakan pengusutan kasus kepada KPK.

“Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, dan profesional,” ucap Presiden.

Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi   akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.

Sebelumnya KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoro dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Selain itu dua swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pemberi suap.


KPK menduga Mensos menerima suap sebesar Rp18 miliar sebagai "fee"pengadaan bantuan sosial sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

"Pada Pelaksaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers di gedung KPK, Minggu (06/12) dini hari.

Firli melanjutkan, "Terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB."

Uang tersebut lantas dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Juliari.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Izin Keruk Harta Karun RI

Kabar Baru Jam 8

Mama 'AB': Mengikat Yang Tercerai

Gelar Konser Musik dan Seni Pertunjukan Offline. Apa Sudah Memungkinkan?