KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti eksekusi pemerintah daerah dalama memanfaatkan anggarannya.
Ia melihat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat lambat. Padahal kedua hal ini seharusnya menjadi prioritas.
"Untuk alokasi kesehatan, daerah yang memiliki anggaran hingga 30 triliun APBD, sampai dengan akhir Oktober realisasinya Rp 14,9 triliun. Untuk belanja jaring pengaman sosial daerah yang alokasinya Rp 22,8 triliun, baru tereksekusi Rp 12,9 triliun atau 56,6 persen. Dan program untuk dukungan ekonomi di daerah yang alokasinya Rp 19,2 triliun, baru 2,7 triliun atau hanya 14 persen," jelas Sri Mulyani (1/12/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut daerah mengalami beberapa kendala dalam penyerapannya anggaran. Di antaranya karena waktu pelaksanaan tender kegiatan relatif sempit, ada kesulitan dalama koordinasi dengan pihak Satgas Penanganan Covid-19 dan daerah lain, serta pengawasan pelaksanaannya memang belum kuat.
Sri Mulyani juga menilai daerah belum menunjukan sikap yang cepat tanggap karena perubahan kondisi akibat pandemi Covid-19. Ia berharap penyerapan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 PEN dapat lebih terakselerasi.
"Ini menggambarkan daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Editor: Agus Luqman
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
