KPK Geledah Rumah Dinas Menteri KKP Nonaktif Edhy Prabowo

Selain menggeledah rumah jabatan menteri Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V No 26, Jakarta Selatan, tim KPK juga menggeledah tiga lokasi lain di Bekasi, Jawa Barat.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 02 Des 2020 23:06 WIB

Author

Muthia Kusuma

KPK Geledah Rumah Dinas Menteri KKP Nonaktif Edhy Prabowo

Petugas KPK menggeledah rumah dinas Menteri KKP di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/12/2020). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

KPK belum menjelaskan barang dan dokumen apa saja yang disita penyidik.

Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis mengatakan, penggeledahan ini merupakan rangkaian kegiatan tim KPK di sejumlah daerah untuk menyita barang bukti terkait kasus ekspor benih lobster atau benur yang menjerat politisi Gerindra tersebut.

"Benar, saat ini penyidik KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah jabatan menteri KKP. Dan saat ini kegiatan dimaksud masih berlangsung. Perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut," ungkap Ali dalam keterangan tertulis, Rabu, (2/12/2020) malam.

Selain menggeledah rumah jabatan menteri Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V No 26, Jakarta Selatan, tim KPK juga menggeledah tiga lokasi lain di Bekasi, Jawa Barat.

Ali Fikri merinci, tiga lokasi penggeledahan tersebut, yaitu rumah tersangka penyuap Edhy, yaitu Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito. Selain itu, KPK juga menggeledah kantor dan gudang PT DPPP. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan sekitar jam 00.00 WIB.

"Adapun barang yang ditemukan dan diamankan diantaranya yaitu dokumen terkait ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap dan bukti-bukti elektronik lainnya. Seluruh barang dan dokumen yang ditemukan dan diamankan selanjutnya akan di analisa dan kemudian segera dilakukan penyitaan," ucap Ali kepada KBR, Rabu, (2/12/2020).

KPK telah menetapkan dan menahan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka yang berasal dari pejabat KKP dan pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut, ada dana sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan Menteri KKP nonaktif, sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra bidang Keuangan, Edhy Prabowo.

Suap itu juga diduga diperuntukkan istri Edhy yang juga anggota DPR Komisi Perhubungan, Iis Rosita Dewi dan staf khususnya Andreu Pribadi Misata (APM).

Adapun barang bukti yang diamankan KPK berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga dibelanjakan tersangka di Amerika Serikat, kartu debit ATM.

Edhy Prabowo disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Sejumlah Kendala Vaksinasi Lansia

Kabar Baru Jam 8

Perkara Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kabar Baru Jam 10