KBR, Jakarta - DPR akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas isu pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Nduga Wentius Nemiangge.
Sebelumnya, Wentius menyatakan ingin mundur dari jabatannya, sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat yang tak kunjung mengakhiri operasi militer di Nduga.
"Kita akan menanyakan, pada masa persidangan berikutnya dengan Menteri Dalam Negeri tentang mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Nduga," kata Anggota Komisi II DPR Kamrussamad kepada KBR di Jakarta, Selasa (31/12/2019).
DPR juga akan menanyai pemerintah soal dugaan adanya korban warga sipil dalam operasi militer, yang diprotes keras oleh Wabup Nduga.
"Dugaan sementara adanya dampak kekerasan yang dialami sejumlah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Nduga, dan ini memerlukan waktu bagi kita untuk mendapatkan data-data yang lebih konkret, baik dari jajaran Menteri Dalam Negeri, maupun dari jajaran (pemerintah) yang lainnya," kata Samad.
Berita Terkait:
- Konflik Tak Kunjung Usai, Wabup Nduga: Kita Urus Mayat Terus
- Warga Papua: Ada Aparat TNI Bakar Sekolah dan Rumah
Menurut Wabup Nduga Wentius Nemiangge, operasi militer yang berlangsung di Nduga sejak Desember 2018 itu sudah menewaskan sejumlah warga sipil.
Wentius juga mengeluhkan bahwa konflik telah membuat warga setempat takut jadi korban salah sasaran, hingga mereka mengungsi ke kabupaten lain dan terpaksa merayakan Natal di luar kampungnya.
Editor: Agus Luqman
"Saya berkawan baik dengan pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan pak Fadli Zon. Inilah Indonesia." 
"Bagi FSGI, anak yang bisa belajar itu ya anak yang sehat dan hidup. Artinya kalau dia sekolah tapi kesehatan dan kehidupannya terancam bagaimana?" 
“Nanti pas dilakukan kembali vaksinasi yang kedua, catatan itu diberikan kepada dokter tersebut."
"Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi." 
"Kasihan, usaha-usaha kecil mikro itu kan tidak ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya," 
"Di tahap tiga itu untuk membandingkan sebenarnya kelompok yang dapat vaksin sama placebo (vaksin palsu) berapa angka kejadian sakitnya,”
“Kukira, melupakan adalah hal yang mudah untuk aku yang mudah lupa. Tapi tidak perihal perasaan. Semakin aku coba melupakannya, bayangan tentangnya justru makin kuat menghantui pikiranku." 
"Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," 
"Mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif,"
"Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi."
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
Anak muda rentan jadi korban perisakan di dunia maya. Podcast Dear Dearest di Spotify melihat persoalan ini lewat surat cinta yang ditulis Joshua Suherman kepada Clairine Clay.
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
