KBR, Jakarta - DPR akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas isu pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Nduga Wentius Nemiangge.
Sebelumnya, Wentius menyatakan ingin mundur dari jabatannya, sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat yang tak kunjung mengakhiri operasi militer di Nduga.
"Kita akan menanyakan, pada masa persidangan berikutnya dengan Menteri Dalam Negeri tentang mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Nduga," kata Anggota Komisi II DPR Kamrussamad kepada KBR di Jakarta, Selasa (31/12/2019).
DPR juga akan menanyai pemerintah soal dugaan adanya korban warga sipil dalam operasi militer, yang diprotes keras oleh Wabup Nduga.
"Dugaan sementara adanya dampak kekerasan yang dialami sejumlah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Nduga, dan ini memerlukan waktu bagi kita untuk mendapatkan data-data yang lebih konkret, baik dari jajaran Menteri Dalam Negeri, maupun dari jajaran (pemerintah) yang lainnya," kata Samad.
Berita Terkait:
- Konflik Tak Kunjung Usai, Wabup Nduga: Kita Urus Mayat Terus
- Warga Papua: Ada Aparat TNI Bakar Sekolah dan Rumah
Menurut Wabup Nduga Wentius Nemiangge, operasi militer yang berlangsung di Nduga sejak Desember 2018 itu sudah menewaskan sejumlah warga sipil.
Wentius juga mengeluhkan bahwa konflik telah membuat warga setempat takut jadi korban salah sasaran, hingga mereka mengungsi ke kabupaten lain dan terpaksa merayakan Natal di luar kampungnya.
Editor: Agus Luqman
Apakah pembunuhan itu terjadi secara sistematis, atau karena kesalahan prosedural dari sebuah operasi militer.
"Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi,"
"Intinya, spiritnya itu tadi, kita akan memberikan gratis kepada kelompok menengah ke bawah" 
"Karena program ini tidak hanya untuk melindungi Anda secara pribadi, tetapi juga masyarakat secara luas."
"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 Milyar"
Provinsi DKI Jakarta tercatat masih menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi Covid19 dengan 989 kasus baru.
"Kedua minta tolong juga dari himpunan yang juga di bawah Kemenkes yaitu Indonesian Technical untuk menilai vaksin"
“Kita akan mengambil tindakan dimulai dari yang paling ringan, seperti teguran, tindakan disiplin, bahkan sampai tindakan pencopotan jabatan terhadap yang bersangkutan, itu kita lakukan,”
"Kalau saya hanya bilang ‘mari disiplin’ itu hanya kalimat perintah. Saya gabungkan dengan sense of hope. Kita jauhkan potensi jadi korban"
"Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan tujuh duta besar luar negeri luar biasa dan berkuasa penuh, dari negara-negara sahabat, untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan." 
"Banyak pasien yang sempat putus berobat, kalau dari survei kita sekitar 13% itu putus berobat dan rata-rata karena mereka tidak berani ke rumah sakit,”
"Jumlah kasus sembuh, kumulatif hari ini adalah 293.653 atau 79,6 persen. Dan ini juga di atas kasus sembuh dunia pada hari ini yaitu 74,5 persen,”
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
Ada beberapa aspek yang membuat KontraS menyimpulkan hal itu...
"Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,"
"Dari segi ekonomi kita mestinya bisa positif nih tapi karena pandemi tidak tertangani, bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli" 
"Kenaikan pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan belanja negara,” 
"Pengalaman yang kemarin-kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi demo anarkis. "
"Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 70 persen,"
"Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," 
