UN Dihapus, JK Khawatir Generasi Indonesia Jadi 'Lembek'

Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 13 Des 2019 12:21 WIB

Author

Lea Citra, Ken Fitriani, Valda Kustarini, Adi Ahdiat

UN Dihapus, JK Khawatir Generasi Indonesia Jadi 'Lembek'

Jusuf Kalla, bekas Wapres RI 2014-2019. (Foto: www.setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik Kebijakan Merdeka Belajar yang meniadakan Ujian Nasional (UN).

Menurut Jusuf Kalla, kebijakan itu akan membuat siswa jadi malas belajar.

"Bagaimana mau tidak (malas), kalau tidak diajak kerja keras? Karena ada guru protes, orang tua protes, murid protes, (UN) susah, sehingga (UN) dihapus. Lho, kalau mau bangsa yang hebat, harus malahan melewati hal yang susah, kan. Kalau melayani semua protes karena susah, lembek pasti," kata JK di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Jangan samakan Indonesia itu dengan sekolah-sekolah di Finlandia, yang penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduknya hanya 5 juta kita juga bisa merdekakan belajar. Tapi 260 juta (penduduk Indonesia) gimana tanpa suatu standar nasional?" singgung JK lagi.

Pernyataan senada kembali disampaikan JK saat ia menghadiri pengukuhan Guru Besar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (12/12/2019).

“Jangan menciptakan generasi Indonesia yang lembek (dengan menghapus UN)," kata JK di acara tersebut.

Simak laporan lainnya soal penghapusan UN:



Komnas Pendidikan: Penghapusan UN Baik

Berbeda dengan JK, Andreas Tambah dari Komnas Pendidikan menyambut baik kebijakan penghapusan UN. Namun, ia mengingatkan kebijakan itu perlu ditunjang kualitas guru yang mumpuni. 

"Kalau guru-gurunya dan perangkat asesmennya betul-betul dipersiapkan dengan baik, dan kompetensi guru-gurunya yang memberikan asesmen dan penilaian itu baik, dan sistemnya juga baik, maka (penghapusan UN) akan baik," kata Andreas kepada KBR, Kamis (12/12/2019).

Supaya kebijakan baru itu berjalan lancar, Andreas mendorong Kemendikbud membuat aturan yang lebih teknis terkait sistem penilaian kemampuan siswa.

Andreas pun mengingatkan bahwa sekarang masih banyak guru yang belum punya kompetensi mengajar, meski sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Tengok laporan terkait lainnya di sini:

 

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Istana Buckingham Mencopot Gelar Kerajaan Pangeran Harry dan Istrinya

Prakiraan Cuaca Dari BMKG

Presiden Minta Semua ASN Nanti Pindah ke IKN Baru