Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto mengatakan meskipun pemerintah telah merevisi UU No. 39 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 Tahun 2017 untuk perlindungan buruh migran, namun pemerintah masih abai dalam menyusun aturan turunan pelaksanaan UU tersebut.
Hal itu berimplikasi pada tata kelola migrasi, yang masih menempatkan buruh migran sebagai objek dan komoditas yang rentan dieksploitasi dan diperas.
"Ketika bicara soal ketenagakerjaan, sejak dulu pasti bicara gaji nggak dibayar, over charging, kerja melebihi kontrak, dan lain sebagainya. Kemudian juga kasus-kasus pidana yaitu human trafficking. Bahkan analisis kami data tahun 2015-2019 ada sekitar 1000 perempuan buruh migran menjadi korban TPPO dan itu mirisnya terjadi di Timur Tengah," kata Hari saat aksi di depan kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Baca laporan terkait:
Hari menambahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah adalah wujud bahwa negara melakukan diskriminasi terhadap perempuan buruh migran, yang justru menyebabkan maraknya kasus TPPO.
"Kepmen itu melarang pekerja PLRT, khusus PLRT, bukan yang sektor formal. Di situ kemudian dijadikan dasar perusahaan pengerah tenaga kerja untuk menempatkan (pekerja) formal tiba-tiba menjadi (pekerja) informal. Yang kami katakan adalah, ada mekanisme outsourcing di luar negeri. Karena di situ lah kawan-kawan berangkat dengan mudah ke Timur Tengah, khususnya ke Arab Saudi. Di sana ditampung agensi, dan di sana direntalkan. Kontraknya bukan langsung dengan pengguna, tetapi dengan agensi. Di situlah mulai adanya kasus-kasus human trafficking," imbuhnya.
Selain SBMI, aksi juga diikuti sejumlah organisasi seperti Solidaritas Perempuan (SP), Human Rights Working Group (HRWG), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan sejumlah aktivis lain.
Tengok juga laporan lain:
- Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Penempatan Buruh Migran
- Buruh Migran Hilang Kontak 18 Tahun, Begini Perjalanan Parinah Kembali ke Indonesia
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
