KBR, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritisi kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat wisata.
Menurut Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah, kebijakan itu malah membebaskan pengusaha dari kewajiban reklamasi pascatambang.
"Itu butuh tanah yang banyak untuk menutup itu (lubang bekas tambang) dan ada yang namanya dana jaminan reklamasi, harusnya perusahaan menutup (lubang bekas tambang), memulihkan kawasan itu," terang Merah kepada KBR, Selasa (17/12/2019).
"Pemerintah pakai modus menjadikan (lubang bekas tambang) tempat wisata dan pembuangan sampah, itu modus yang mereka ambil. Tapi itu malah menguntungkan perusahaan, dan perusahaan tidak mengeluarkan duit untuk reklamasi," tuturnya.
Merah juga menolak jika pemerintah mengambil alih tanggung jawab reklamasi lubang tambang di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Bagi dia, langkah itu sama saja dengan 'pemutihan' kesalahan atau dosa-dosa perusahaan tambang.
"Perusahaan bukan hanya lari tapi dipersilakan (lari), karena atas nama ibu kota jadinya. Makanya, saya sebut 'pemutihan'," kata Merah.
Mewakili Jatam, Merah pun mendesak pemerintah bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak menutup bekas galian tambangnya.
"Itu (lubang tambang) harus dipulihkan lewat tahapan-tahapan yang sistematis dalam praktik lingkungan hidup. Ditimbun dulu, diremediasi, kemudian diperbaiki kualitas tanah di sana sampai bisa subur lagi," jelasnya.
Editor: Agus Luqman
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
