Konferensi Keadilan Sosial di NTT, Puluhan Peneliti Kaji Kebijakan Investasi Pemerintah

""Investasi memang baik untuk kepentingan makro ekonomi, tetapi ada dampak tertentu bagi warga negara seperti terkait akses tanah, air, dan lain-lain.""

KBR, Jakarta - Puluhan peneliti akan menghadiri acara Annual Conference on Social Justice (ACSJ) atau Konferensi Keadilan Sosial 2019 yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 4-5 Desember 2019 mendatang.

"Paling kurang ada 80 peneliti mengonfirmasi untuk hadir dalam ACSJ 2019 di Kota Kupang. Mereka berasal dari kalangan akademisi, birokrat, dan aktivis dari berbagai daerah di Tanah Air," kata Ketua Panitia ACSJ 2019, Dominggus Elcid Li, seperti dilansir Antara, Senin (2/12/2019).

Baca Juga:

<li><a style="font-style: italic;" href="https://kbr.id/nasional/10-2019/jokowi_gabungkan_kemaritiman_dan_investasi__kiara__ini_ancaman_serius/101069.html">Jokowi Gabungkan Kemaritiman dan Investasi, KIARA: Ini Ancaman Serius</a></li>

<li><a style="font-style: italic;" href="https://kbr.id/nasional/11-2019/meski_jalanan_macet__pemerintah_genjot_produksi_motor_10_juta_unit_per_tahun/101505.html">Meski Jalanan Macet, Pemerintah Genjot Produksi Motor 10 Juta Unit per Tahun</a></li></ul>




Memikirkan Ulang Investasi


Tahun ini ACSJ 2019 mengangkat tema "Memikirkan Ulang Pembangunan yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan".


Menurut Dominggus, tema tersebut diangkat untuk merespon kebijakan pemerintahan Jokowi yang berfokus pada investasi.

"Investasi memang baik untuk kepentingan makro ekonomi, tetapi ada dampak tertentu bagi warga negara seperti terkait akses tanah, air, dan lain-lain," kata Dominggus.

"Selain kepentingan investasi, ada politik kewarganegaraan yang harus dikedepankan karena sering kali terabaikan dalam kegiatan investasi," lanjutnya.


ACSJ 2019 juga akan membahas persoalan kewarganegaraan lain seperti konflik berbasis identitas, konflik gender, kesehatan publik, kemiskinan, kesejahteraan daerah perbatasan, dan perdagangan orang.

ACSJ 2019 digelar oleh Indonesia Social Justice Network (ISJN), bekerja sama dengan Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi NTT, serta Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang.

Editor: Agus Luqman

• investasi
• kemudahan investasi
• omnibus law