Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah

"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 05 Des 2019 18:33 WIB

Author

Adi Ahdiat

Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah

Pelajar mengikuti ujian semester berbasis online menggunakan gawai di MTs Negeri 6 Aceh Barat, Senin (2/12/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kecerdasan anak-anak Indonesia jauh di bawah rata-rata dunia.

Hal itu terbaca dalam hasil survei pendidikan Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dirilis Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Selasa (3/12/2019).

Survei tersebut mencatat, kepandaian membaca rata-rata anak Indonesia sangat rendah, hingga menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Anak-anak Indonesia juga mendapat rangking 'bontot' di bidang matematika dan sains.

Menurut Andrea Schleicher, ahli statistik OECD yang terlibat dalam perumusan PISA, rendahnya kepandaian membaca bisa membuat anak rentan terpapar hoaks yang marak di internet.

Rendahnya kepandaian matematika dan sains juga bisa membuat mereka sulit bersaing di masa depan, di era ketika teknologi artificial intelligence sudah berkembang pesat.

Karena itu, Andrea bersama OECD mendorong negara-negara supaya membuat kebijakan pendidikan yang membangun daya kritis pelajar.

"Pelajar harus mampu membaca teks yang rumit, membedakan mana informasi kredibel dan mana yang tak bisa dipercaya, membedakan fakta dan fiksi, serta berusaha mengembangkan lagi pengetahuan yang ada sekarang," tegas Andrea dalam laporannya (3/12/2019).


Kemdikbud: Aturan Saja Tidak Cukup

Survei PISA 2018 pun mendapat tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Totok Suprayitno, kecerdasan dan daya nalar siswa tak bisa ditingkatkan semata-mata lewat aturan pemerintah.

"Sejak 2015 kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya," ujar Totok, seperti dilansir Antara, Kamis (5/12/2019).

"Jadi ketika kita ekspansi dengan mengenalkan tipologi soal seperti itu, ternyata tidak begitu berdampak. Ini (meningkatkan nalar siswa) tidak cukup dengan aturan, pola pikir, tapi harus dilakukan secara holistik," lanjutnya.

Totok pun menilai perubahan harus digerakkan bersama-sama. "Masyarakat perlu terlibat aktif secara bersama-sama membenahi kualitas pendidikan," ujarnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Hilary Duff Positif Covid-19 Saat Hamil

Eps11. Musuh Gambut: Api

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pro Kontra Pembukaan Kembali Sekolah