KBR, Jakarta- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Mahkamah Agung (MA) sering mengambil putusan yang tidak pro-pemberantasan korupsi.
Pernyataan itu dilontarkan ICW setelah MA memangkas hukuman bagi koruptor Idrus Marham, bekas Menteri Sosial yang terbukti menerima uang suap Rp2,25 miliar terkait proyek PLTU Riau-1.
Pada 9 Juli 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara untuk Idrus. Namun, pada 2 Desember 2019, MA mengeluarkan putusan hasil kasasi yang mengurangi masa hukumannya menjadi 2 tahun.
Selama periode Oktober-Desember 2019, MA juga memberi peringanan hukuman serupa kepada sejumlah koruptor lain yakni Irman Gusman, Patrialis Akbar, Andi Zulkarnaen Mallarangeng, Moh. Sanusi, dan Helpandi.
ICW Tidak Kaget
"Kita tidak lagi kaget melihat MA terus-menerus memberikan vonis ringan atau mengurangi hukuman dari para pelaku korupsi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada KBR, Kamis (5/12/2019).
"Bahkan tidak hanya dikurangi, kalau kita melihat kasus BLBI terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung malah dilepas oleh Mahkamah Agung," lanjutnya.
ICW menilai saat ini tidak ada sosok Hakim Agung yang berani memberi masa hukuman maksimal bagi para koruptor.
ICW mendesak Ketua MA Hatta Ali mengevaluasi lembaganya.
"Ke depan Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi," tegas Kurnia.
Editor: Sindu Dharmawan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
