KBR, Jakarta- Anggota Komisi Pendidikan DPR RI Illiza Sa'aduddin menilai pemerintah kecolongan terkait temuan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang menyebut 5 dari 10 penyedia jasa sekolah rumah rawan terpapar radikalisme. Illiza menyebut, seharusnya ada pengawasan yang ketat dari pemerintah yang berwenang memberikan perizinan untuk lembaga penyedia jasa sekolah rumah. Misalnya dengan mewajibkan sekolah rumah menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah umum.
Dia meminta pemerintah memperhatikan visi dan misi lembaga pendidikan guna pencegahan pemahaman radikalisme itu dipaparkan kepada anak.
"Kurikulum homeschooling itu kan tidak ditentukan ya. Karena keluarga yang paling mengerti kondisi anak. Akan tetapi sepanjang tidak melanggar hukum, maka kurikulum homeschooling ini baiknya mengacu kepada kurikulum sekolah yang berasal dari pemerintah. Terutama yang menjadi mata pelajaran yang di UN. Sehingga orang tua mengemasnya dengan kebutuhan anak," ucap Illiza kepada KBR, Senin, (2/12/2019).
Selain memperketat pengawasan dan perizinan untuk sekolah rumah, Illiza juga meminta agar orang tua mendampingi dan mengawasi materi yang dipelajari oleh anaknya saat memperoleh pendidikan sekolah rumah.
Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat mampu mendeteksi dini apabila ada masyarakat di sekitarnya yang rawan terpapar radikalisme untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.
Sebelumnya Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) membantah praktik pendidikan homeschooling atau sekolah mandiri terpapar radikalisme. Koordinator PHI Ellen Nugroho mengklaim, sampel penelitian radikalisme dan homeschooling keliru. Ia menyebut penelitian ini membentuk stigma negatif lembaga homeschooler di Indonesia.
"Kami melihat bahwa dari aturan dasarnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 129 tahun 2014 itu memang sejak awal sudah keliru mendefinisikan homeschooling. Jadi kekeliruannya menumpang tindihkan pendidikan berbasis keluarga dengan pendidikan berbasis lembaga. Akhirnya kan sekarang banyak orang membuat lembaga pendidikan nonformal dan kemudian memasang plang homeschooling, dan orang-orang merasa bahwa, kalau sudah mendaftarkan anaknya ke situ sudah homeschooling gitu, padahal itu bukan pengertian homeschooling yang sesungguhnya. Jadi itu sudah salah kaprah," kata Koordinator PHI Ellen Nugroho kepada KBR, Senin (2/12/2019).
Ia meminta, jangan ada label buruk pada suatu lembaga pendidikan. Namun ia tidak memungkiri kemungkinan adanya penyebaran paham radikalisme di homeschooler.
Penelitian radikalisme dan homeschooling mengambil sampel di Jadetangsel, Surabaya, Padang, Solo, Bandung, dan Makassar. Dari 53 homeschooler yang tersebar di Jadetangsel, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Padang. Ada sebanyak 5 homeschooler dari 10 homeschooler agama Islam salafi eksklusif yang terindikasi terpapar radikalisme.
Baca juga:
-
Cegah Radikalisme di Pemerintahan, Indonesia Luncurkan Portal Aduan ASN
-
ASN Terpapar Konten Ekstrim? Laporkan ke Sini
Editor: Rony Sitanggang
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
