KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) akan membuat peraturan terkait pengawasan tahapan pencalonan kepala daerah.
Aturan itu disesuaikan dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi masa tunggu lima tahun bagi bekas koruptor untuk ikut pilkada.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan peraturan ini nantinya akan menjadi dasar pengawasan terkait persyaratan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, baik di tingkat gubernur, maupun wali kota dan bupati.
Selain itu, peraturan Bawaslu juga akan disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sehingga, pengawasan terhadap calon kepala daerah akan lebih ketat.
"Dalam tahapan pencalonan, Bawaslu menemukan adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi untuk mantan narapidana kasus korupsi harus jeda lima tahun. Tentu kami akan rekomendasikan pada KPU untuk tidak ditetapkan sebagai calon," kata Ratna Dewi Pettalolo pada KBR, Kamis (12/12/2019).
Baca juga:
- Perludem Desak KPU Segera Ubah Aturan Pilkada bagi Eks-Napi
- KPK Desak KPU Segera Ubah Aturan Pilkada bagi Eks-Napi
Ratna mengatakan sebelum ada putusan MK terbaru tersebut, Bawaslu tidak melakukan pengawasan khusus pada para calon. Sebab menurutnya belum ada yang mengatur hal tersebut.
Bawaslu hanya mengikuti aturan perundang-undangan. Namun, ia meyakinkan pada Pilkada 2020 mendatang tidak akan ada napi koruptor yang ikut serta.
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun," katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undangan-undang tentang Pilkada yang diajukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perludem. Uji materi itu terkait pasal 7 terkait syarat pencalonan kepala daerah.
MK memutuskan bekas narapidana yang ingin mengikuti Pilkada harus melewati masa tunggu lima tahun setelah menjalani hukuman.
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
