KBR, Jakarta- Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2019 sebanyak 27 pembela hak asasi manusia mengalami serangan fisik. Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mencatat tahun ini menjadi masa kelam bagi pembela HAM.
Kata dia, aksi kekerasan menyebabkan pembela HAM kehilangan nyawa. Selain itu juga kriminalisasi hingga pelecehan seksual juga dialami para pembela HAM.
Bahkan, Usman menyebut kondisi pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia mengalami kemunduran selama masa kepemimpinan Joko Widodo lima tahun terakhir. Terjadi erosi, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi merosot.
"Saya kira tahun ini merupakan tahun yang kelam. Karena banyak serangan terhadap pembela HAM. Awal tahun dilakukan penyerangan dengan pembakaran rumah aktivis, Murdani Direktur Walhi Lombok, NTB. Belum lama ini terjadi dengan bentuk kriminalisasi yang berlebihan, Veronika Koman dalam kasus Papua," ujar Usman di Malang, Jawa Timur.
Usman menuntut agar pembela HAM mendapat jaminan keamanan dan keselamatan. Tujuannya agar tak terus terulang serangan terhadap pegiat HAM.
Baca juga:
-
Jaksa Agung Janji Prioritaskan Kasus HAM dan Korupsi
- 21 Tahun Tragedi Mei, Komnas HAM Nilai Kejagung Tak Serius Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
Editor: Rony Sitanggang
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
