BERITA

Ibu Kota Baru Akan Berbentuk Provinsi Otonom

""Nanti akan diurus oleh seorang city manager,""

KBR, Jakarta-  Pemerintah merencanakan kawasan ibu kota baru akan berjalan dengan sistem provinsi otonom yang dipimpin oleh seorang manajer kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan, provinsi otonom akan mulai aktif setelah proses pembangunan ibu kota baru yang dikerjakan badan otorita rampung.

Suharso tak menjelaskan kawasan ibu kota baru tersebut akan tetap berada di Kalimantan Timur atau dimekarkan menjadi provinsi baru.

"Di dalam 256 ribu hektare itu ada yang sekitar 56 ribu hektare adalah kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan, yang nanti akan diurus oleh seorang city manager," kata Suharso di kantor presiden, Senin (16/12/2019).

Suharso mengatakan, wacana pembentukan provinsi otonom tersebut berasal dari rapat terbatas persiapan pemindahan ibu kota negara yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Suharso mengatakan, saat ini pemerintah masih berfokus pada pembentukan badan otorita yang bertanggung jawab membangun kawasan ibu kota baru di Penajam Paset Utara dan Kutai Kartanegara. Ia berkata, Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan badan otorita telah rampung dibahas antarkementerian, sehingga tinggal diteken Jokowi.

Pemerintah berencana membangun kawasan ibu kota baru di area seluas 250 ribu hektare, dengan area inti seluas 40 ribu hektare. Pada area inti tersebut, 6 ribu hektare di antaranya akan menjadi pusat pemerintahan yang bersifat terbatas.

Pemerintah memperkirakan pemindahan ibu kota negara memerlukan biaya sekitar Rp466 triliun. Beban anggaran tersebut akan ditanggung oleh APBN sebesar 19 persen, serta sisanya akan dikerjasamakan dengan swasta dan BUMN.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan lahan yang bisa dijual ke masyarakat umum sebesar 30 ribu hektare dari total lahan yang dipatok untuk ibukota.

“Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter persegi saja, nanti kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun,” kata Jokowi Selasa (3/9/2019) di Istana Merdeka, Jakarta.  Angka ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibukota baru ini.

Ia menambahkan, penjualan tanah akan dilakukan secara langsung, tidak lewat BUMN. “Ini di ibukota negara lho, siapa yang tidak mau?”

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi itu, Jokowi juga berbagi konsep ibu kota baru yang ada di kepalanya. Menurut dia, di ibu kota baru akan dibangun kantor-kantor pemerintah, juga masa depan ibu kota dengan visi 100 tahun yang akan datang.

“Kita harus menggeser magnet dari Jakarta,” kata Jokowi.

Konsep ibu kota baru kelak adalah ‘smart metropolis’ berupa pergerakan manusia difokuskan pada jalan kaki, bersepeda dan menggunakan transportasi publik. “Bisa pakai mobil, tapi harus mobil listrik atau mobil ramah lingkungan,” kata Jokowi.

Di ibu kota yang baru kelak juga akan dibangun Silicon Valley-nya Indonesia. “Kita ingin kota yang terintegrasi dengan bidang industri 4.0,” kata Jokowi. ‘

Jokowi memperkirakan, akhir 2023 ini ibu kota sudah bisa pindah ke tempat baru.

Kelak yang akan dibangun lebih dahulu adalah tempat ibadah, istana negara, nursery untuk penghijauan, baru setelah itu membangun kantor kementerian. Mengapa rumah ibadah? “Supaya berkah,” kata Jokowi.

Editor: Rony Sitanggang

• penajam paser utara
• Presiden Jokowi
• ibu kota baru