KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Aturan Berpakaian. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo mengatakan, pencabutan itu dilakukan setelah aturan tersebut menuai polemik di masyarakat.
"Namun karena adanya beberapa pertimbangan, masukan dari masyarakat juga, yang menyatakan ini dari sudut pandangan yang berbeda. Oleh karena itu bapak Menteri pun juga merespons, menanggapi adanya masukan-masukan tersebut secara positif. Sehingga pada hari ini dinyatakan bahwa Inmendagri tersebut dicabut, tidak berlaku lagi," kata Hadi Prabowo di kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Hadi Prabowo menjelaskan, bahwa Inmendagri tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersifat imbauan, bukan larangan. Instruksi itu merupakan pengaturan yang bersifat internal dalam rumah tangga Kemendagri dan BNPP, tidak mengatur sampai daerah, provinsi, kabupaten/kota.
Aturan ini kata dia, bertujuan untuk kerapihan dan keseragaman berpakaian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara. Khususnya pada saat mengikuti upacara, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi di dalam Inmendagri tersebut khususnya pada angka 3 huruf b dinyatakan khusus untuk perempuan, bagi yang berjilbab ini agar, ada kalimat agar, agar dimasukkan jilbabnya ke kerah pakaian supaya rapi. Maksudnya adalah untuk kerapian. Dan inmendagri tersebut tidak merupakan larangan, karena kalimat 'agar' itu kan sunnah, imbauan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan Instruksi tentang Tata Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Isinya antara lain mewajibkan PNS berjilbab memasukkan kerudung yang dipakainya ke dalam kerah pakaian dinas cokelat pada Senin-Selasa, dan putih pada Rabu. Instruksi itu juga memuat larangan PNS laki-laki dan perempuan mewarnai rambut mereka. Namun, aturan ini menuai protes. Hingga akhirnya dicabut kembali.
Editor: Dharmawan
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
