Tahun Depan, Pemerintah Kucurkan Dana Abadi untuk Kegiatan Kebudayaan

""Ini akan memecahkan banyak masalah pendanaan di bidang kebudayaan selama ini. Anggaran kebudayaan ini sangat ketat. Dengan administrasi yang ada sekarang, terasa terhambat.""

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji akan mengucurkan dana perwalian kebudayaan mulai tahun depan. Dana itu untuk mendanai semua kegiatan kebudayaan, asal sesuai kriteria.

Sebagai tahap awal, Jokowi berencana mengucurkan Rp5 triliun untuk lima tahun ke depan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, kriteria kebudayaan yang akan didanai harus memenuhi kriteria sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU nomor 11 tahun 2010 tentang Kelestarian Cagar Budaya.

"Seperti trust fund, yang disediakan untuk kebudayaan. Yang jelas itu disetujui gagasannya, karena memang ini akan memecahkan banyak masalah pendanaan di bidang kebudayaan selama ini. Anggaran kebudayaan ini sangat ketat. Dengan administrasi yang ada sekarang, terasa terhambat, sehingga perlu ada sesuatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel," kata Hilmar di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/12/2018).

Hilmar mengatakan, mencari pendanaan untuk kegiatan kebudayaan saat ini cukup merepotkan, lantaran sumbernya terlalu banyak sementara prosesnya rumit.

Menurut Hilmar, pencadangan anggaran khusus lewat skema dana perwalian kebudayaan justru akan membuat kucuran dana lebih terfokus dari satu pintu.

Saat ini pemerintah masih memikirkan kelembagaan dana perwalian kebudayaan tersebut. Menurut Hilmar, dana perwalian kebudayaan bisa digarap dengan model seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Jika berbentuk badan layanan umum, kata Hilmar, dana perwalian kebudayaan bisa dikelola oleh pegawai di luar birokrasi. Alasannya, badan tersebut akan memerlukan orang dengan kualifikasi khusus, seperti kurator untuk menilai proposal yang layak didanai.

Pesan Budayawan ke Jokowi: Jangan Korbankan Alam dan Rakyat untuk Pembangunan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 30 seniman dan budayawan di Istana Merdeka, Selasa (11/12/2018). Presiden Joko Widodo meminta masukan mengenai strategi kebudayaan pemerintah.

Dalam pertemuan itu, para budayawan mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak mengorbankan alam dan rakyat dalam pembangunan infrastruktur.

Salah seorang budayawan, Jaya Suparana menyebut konsep tersebut sebagai kebudayaan pembangunan. Jaya berkata, kerusakan alam dan konflik agraria karena proyek infrastruktur menjadi bukti pembangunan di Indonesia kurang berbudaya.

Apalagi, kata Jaya, Jokowi dalam empat tahun pemerintahannya memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur, apabila tidak dikendalikan dengan pedoman... Pedomannya ada kok, agenda pembangunan berkelanjutan. Itu pembangunan bisa dilakukan tanpa mengorbankan alam dan rakyat. Cuma kan memang para pelaksananya kadang-kadang enggak mengerti, atau keliru menafsirkan, sehingga terjadi itu. Terutama konflik-konflik agraria, dan yang menjadi korbannya rakyat. Kasihan," kata Jaya di kompleks Istana Kepresidenan.

Jaya mengatakan, pemerintah bisa tetap membangun proyek-proyek infrastruktur dengan tetap melestarikan alam dan menjaga hak hidup rakyat. Ia berkata, konsep tersebut juga sudah masuk dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Jaya menilai Jokowi telah memahami konsep kebudayaan pembangunan tersebut. Namun, kata Jaya, Jokowi juga harus mengakui bahwa banyak kerusakan alam dan terlanggarnya hak tanah rakyat akibat pembangunan. Sehingga, ia pun meminta Jokowi lebih tegas menerapkan konsep pembangunan infrastruktur yang ramah alam dan tak melanggar hak rakyat.

Editor: Agus Luqman 

• dana kebudayaan
• kebudayaan
• budayawan
• strategi kebudayaan
• Presiden Jokowi
• Jokowi
• Joko Widodo